LombokPost - Sejumlah pegawai hingga pejabat di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram hingga saat ini masih memilih memarkirkan kendaraan dinas mereka dan beralih menggunakan sepeda motor atau kendaraan pribadi untuk menunjang mobilitas kerja. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberlakukan Pemkot Mataram. Kondisi mengirit BBM dengan mengandalkan kendaraan pribadi ini diperkirakan akan berlangsung hingga akhir tahun, sampai kondisi keuangan daerah benar-benar kembali normal.
“Ya sampai akhir tahun, sampai kondisi kita benar-benar normal,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri.
Alwan mengungkapkan, pengetatan penggunaan fasilitas BBM dinas ini merupakan langkah riil Pemkot dalam menekan pengeluaran belanja rutin daerah.
Dari hasil perhitungan dan efisiensi yang dimulai sejak pertengahan semester pertama lalu atau Maret, Pemkot berhasil menghemat anggaran dalam jumlah yang cukup signifikan. Kebijakan ini terbukti efektif dalam memangkas pos belanja yang dianggap belum krusial.
Baca Juga: Meski Efisiensi, Pemkot Mataram Naikkan Anggaran Kemiskinan Jadi Rp 68 Miliar di 2026!
“Kita sudah lakukan efisiensi BBM ini dan sampai dengan waktu pembahasan APBD Perubahan nanti, kita dapatkan efisiensi sekitar Rp 3 miliar. Efisiensi ini berjalan sejak sekitar bulan Maret lalu, saat kita mulai berhitung,” jelasnya.
Alwan menambahkan, selain memangkas operasional BBM rutin untuk kendaraan pejabat, BKD juga menyisir belanja-belanja daerah yang belum dicairkan sejak awal tahun. Anggaran di triwulan ketiga yang dinilai bisa diefisiensikan turut ditarik kembali ke kas daerah.
Meski demikian, Alwan menegaskan pemangkasan anggaran BBM ini tidak dilakukan secara asal-asalan. Kendaraan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat tetap mendapatkan jatah BBM secara penuh tanpa ada pengurangan sedikit pun.
“Belanja BBM operasional pelayanan tidak kita kurangi. Terutama untuk armada pengangkut sampah di Dinas Lingkungan Hidup (LH), kendaraan operasional Perkim, PU, hingga mobil-mobil pelayanan publik lainnya. Itu semua tidak diganggu agar pelayanan ke masyarakat tetap maksimal,” tegasnya.
Mengenai dialihkannya dana hasil efisiensi senilai Rp 3 miliar tersebut, Alwan menyebutkan anggaran itu nantinya akan ditutupkan ke pos-pos belanja daerah lain yang masih mengalami kekurangan penyerapan anggaran.
Ia meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkot Mataram untuk tetap optimistis dan mendukung kebijakan efisiensi ini untuk menjaga stabilitas postur anggaran daerah hingga tutup tahun.
“Kita harus optimistis, mudah-mudahan kondisi ini terus membaik dan normal kembali," pungkasnya. (chi)
Editor : Redaksi Lombok Post