LombokPost - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kota Mataram harus memutar otak. Pasalnya, alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk pengembangan perpustakaan daerah di tahun 2027 mengalami efisiensi atau pemangkasan yang cukup signifikan.
“Iya ada efisiensi,” kata Kepala Diarpus Kota Mataram M. Carnoto.
Carnoto mengungkapkan, berdasarkan informasi dan petunjuk teknis terbaru dari Perpusnas, Kota Mataram dipastikan hanya akan menerima DAK sebesar Rp 510 juta pada tahun anggaran 2027 mendatang.
Jumlah tersebut jauh di bawah perkiraan awal.
Baca Juga: Perpustakaan Kota Mataram Bidik DAK Rp 1,4 Miliar di 2027
Padahal, berbekal raihan Akreditasi A yang berhasil disabet Perpustakaan Daerah Kota Mataram, pihaknya semula memproyeksikan alokasi anggaran berada di kisaran Rp 1 miliar hingga Rp 1,5 miliar.
“Awalnya kan informasinya kita bisa dapat Rp 1 miliar sampai Rp 1,5 miliar karena berhasil meraih Akreditasi A. Tapi setelah disusun dan mendapat petunjuk dari pusat (Perpusnas), yang dialokasikan ternyata cuma Rp 510 juta. Ada efisiensi atau pemangkasan dari sana," ujarnya.
Ia menjelaskan, pengusulan program dan kegiatan terkait alokasi DAK tersebut sudah selesai dilakukan oleh pihak Diarpus. Anggaran sebesar Rp 510 juta itu nantinya akan dicairkan dan masuk ke dalam APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2027 mendatang sesuai petunjuk teknis kegiatan yang ditetapkan pusat.
Meskipun besaran DAK yang disetujui Perpusnas tidak sesuai dengan ekspektasi awal, pihaknya tetap bersyukur dan memastikan akan mengoptimalkan dana yang ada untuk mendukung program-program literasi serta peningkatan layanan perpustakaan bagi masyarakat Kota Mataram.
Baca Juga: Perpustakaan Kota Mataram Wacanakan Buka di Hari Minggu
“Ya kita maksimalkan saja dulu yang ada dan perlu dibenahi,” jelasnya.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Aminudin Aziz mengungkapkan pihaknya mengalami pemotongan anggaran yang sangat drastis sehingga pengiriman bantuan buku menjadi terganggu.
“Iya ada penurunan untuk anggaran perpustakaan. Ini mengganggu pekerjaan terkait literasi,” katanya pada rapat Komisi X DPR di Gedung DPR.
Editor : Kimda Farida
Sumber : Liputan