LombokPost - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram mendesak tambahan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) operasional hingga Rp 7 miliar dalam APBD Perubahan 2026.
Lonjakan harga solar nonsubsidi jenis Dexlite yang sempat menembus angka Rp 23 ribu hingga Rp 24 ribu per liter membuat alokasi anggaran BBM murni terancam habis pada September mendatang.
“Kebutuhan kita cukup tinggi karena harga Dexlite naik,” kata Kepala DLH Kota Mataram Nizar Denny Cahyadi.
Alokasi BBM murni senilai Rp 8 miliar yang dikucurkan awal tahun tak lagi sanggup menopang operasional kendaraan dinas akibat kenaikan harga pasar.
Jika tak dipenuhi, armada pengangkut sampah hingga perawatan kota terancam mandek sebelum penghujung tahun.
“Anggaran murni diperkirakan hanya mampu sampai September. Makanya kita usulkan tambahan sekitar Rp 7 miliar di APBD Perubahan untuk menutupi kebutuhan empat bulan tersisa hingga akhir tahun,” terangnya.
Baca Juga: Anggaran BBM Pejabat Pemkot Mataram Dipangkas 50 Persen
Denny memperjelas, suntikan dana segar tersebut tidak hanya dialokasikan untuk armada pengangkut sampah. Sejumlah kendaraan pelayanan publik lain juga bergantung pada usulan ini.
Alokasi tambahan anggaran tersebut dipastikan tidak hanya tersedot untuk armada pengangkut sampah yang menjadi tulang punggung operasional kebersihan jalan dan permukiman warga.
Sebagian dana segar ini juga disiapkan untuk menjamin pergerakan truk perawatan taman dalam menata ruang terbuka hijau (RTH) kota.
Serta memastikan operasional mobil penyemprot air yang rutin menyiram tanaman dan membersihkan jalan-jalan protokol tetap berjalan maksimal tanpa hambatan.
“Anggaran Rp 7 miliar itu bukan cuma untuk truk sampah, tapi kendaraan operasional DLH lainnya. Namun untuk pemeliharaan atau perbaikan armada yang rusak, itu ada pos anggaran tersendiri,” tambahnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri, mengisyaratkan sinyal hijau untuk pengalihan anggaran demi mengamankan operasional kebersihan kota. Pemkot memangkas jatah BBM kendaraan dinas para pejabat sebagai bentuk efisiensi yang telah bergulir sejak April lalu.
“Efisiensi kita fokuskan pada belanja BBM kendaraan pejabat. Selain penghematan, langkah ini untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM dan dampak inflasi," katanya.
Dari total plafon belanja BBM Pemkot sebesar Rp 20 miliar, DLH sejauh ini mengelola Rp 10 miliar untuk pelayanan kebersihan.
Sementara alokasi BBM kendaraan jabatan yang mencapai Rp 6 miliar hingga Rp 7 miliar menjadi sasaran utama penghematan.
“Nanti kita lihat lagi bagaimana setelah APBD perubahan. Itu bisa kita alokasikan ke DLH,” jelasnya. (chi)
Editor : Kimda Farida
Sumber : Liputan