LombokPost - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menyambut dingin dorongan DPRD Kota Mataram yang mematok tambahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 15 miliar pada APBD Perubahan 2026.
Eksekutif menegaskan, kalkulasi potensi pendapatan daerah tidak boleh dibangun di atas lantai asumsi sepihak, melainkan harus berbasis data riil dan perhitungan yang rasional.
“Kami tidak mau ini by asumsi asumsi, bahwa ini bisa naik, ini bisa naik,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri.
Pernyataan ini menanggapi desakan legislatif yang sebelumnya meminta Pemkot menaikkan target PAD dari Rp 658 miliar pada APBD murni menjadi Rp 673 miliar di APBD Perubahan.
Dewan menilai penambahan sekitar 5 persen tersebut sangat memungkinkan lewat optimalisasi retribusi parkir, penagihan tunggakan reklame, piutang PBB, hingga pendataan kafe-kafe baru.
Baca Juga: Dewan Minta Pemkot Mataram Naikkan PAD Jadi Rp 15 Miliar
Pemkot memang dipastikan bakal menaikkan target penerimaan PAD pada APBD Perubahan 2026. Namun, mengenai angka pasti penyesuaian tersebut, pihaknya enggan terburu-buru mengamini hitungan Rp 15 miliar seperti yang disodorkan pihak legislatif.
“Yang sampai ke kita nanti hitung-hitungannya kan harus jelas. Kita berbasis data, data yang kita gunakan riil,” tegasnya.
Alwan menjelaskan, evaluasi penerimaan daerah dilakukan secara mendalam pada setiap pos pendapatan.
Berdasarkan hasil penyisiran sementara, tidak semua pos pendapatan memiliki performa yang sama. Ada pos retribusi atau pajak yang mengalami kenaikan signifikan, namun ada pula yang jalannya stagnan bahkan cenderung melambat.
Oleh karena itu, Pemkot menolak skema pemaksaan kenaikan target secara merata di seluruh sektor tanpa melihat kondisi faktual di lapangan.
“Kan itu (realisasi) keseluruhan. Tapi ada beberapa pos yang tetap, beberapa pos yang stuck kan. Pos mana yang kira-kira bisa naik, itu yang kita naikkan. Kan tidak bisa juga kita semuanya main naikkan. Makanya itu yang kita pakai riil, datanya riil, hitungannya realistis,” jelasnya.
Meski demikian, Alwan memastikan sinyal penambahan target penerimaan dalam APBD Perubahan tetap ada. Pemkot bahkan terus memacu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan untuk melakukan berbagai langkah intensifikasi. Sektor-sektor yang telah mencapai target 100 persen akan didorong agar mampu menyumbang penerimaan lebih.
“Ada (penambahan), pasti ada,” tambahnya.
Mengenai besaran angka pasti yang bakal disodorkan Pemkot dalam dokumen APBD Perubahan 2026, Alwan enggan membeberkannya secara rinci. Ia menyatakan seluruh angka tersebut sudah dikalkulasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan siap dibuka saat pembahasan bersama dewan.
Di sisi lain, Alwan memberi warning kepada jajaran Kepala OPD pengelola PAD agar tidak menjadikan APBD Perubahan sebagai ajang ‘lempar handuk’ dengan mengajukan penurunan target. Khususnya pada sektor-sektor yang realisasinya lesu seperti objek wisata. Menurutnya, setiap dinas dituntut melakukan inovasi alih-alih menyerah pada keadaan.
“Jangan sampai perubahan minta penurunan, kan ada inovasi. Itu kan sudah dihitung secara realistis dari awal. Tapi begitu dihitung tapi masih stuck terus minta penurunan lagi, itu kan tidak ada upaya,” pungkasnya.
Editor : Kimda Farida