LombokPost - Status tingkat kesejahteraan atau desil warga yang tiba-tiba bergeser kini tak lagi semata-mata bergantung pada hasil wawancara survei di lapangan.
Integrasi data administratif eksternal seperti pemakaian listrik PLN hingga saluran air bersih PDAM kini menjadi salah satu variabel penentu yang ikut mengocok ulang posisi desil masyarakat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Ya bisa secara otomatis, itu bisa merubah,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram Mohammad Reza Nugraha.
Reza menjelaskan, pemeringkatan desil kesejahteraan dari skala 1 (terbawah) hingga 10 (teratas) dihitung secara otomatis oleh sistem menggunakan metode Proxy Mean Test (PMT). Metode ini mengkalkulasi sekitar 41 variabel kondisi sosial ekonomi keluarga secara komprehensif.
“Jadi bukan subjektivitas menilai orang per orang, melainkan penilaian objektif atas indikator-indikator kesejahteraan yang ada pada keluarga tersebut," ujarnya.
Baca Juga: Ribuan Warga Mataram Sanggah Status Desil Demi Bansos
Reza mengungkapkan, perubahan desil yang dialami warga bisa terjadi akibat pembaruan data secara dinamis. DTSEN tak hanya mengandalkan data lapangan seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Regsosek, maupun P3KE, tetapi juga diperkaya dengan data sekunder dari lembaga publik. Kenaikan daya atau konsumsi listrik di PLN, misalnya, secara otomatis akan terbaca oleh sistem dan dapat menaikkan status strata ekonomi suatu keluarga.
Di samping itu, sifat dari desil adalah sebuah
pemeringkatan relatif dari warga berpenghasilan terendah hingga tertinggi di Kota Mataram. Artinya, meskipun kondisi ekonomi sebuah keluarga tidak mengalami perubahan sama sekali, posisi desilnya tetap bisa bergeser naik atau turun apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi pada kelompok masyarakat lainnya saat pemutakhiran data dilakukan.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat agar pemeringkatan ini tidak merugikan warga kurang mampu, Reza menekankan pentingnya kejujuran dan peran aktif masyarakat dalam memberikan data yang akurat. Jika 41 variabel yang diinput ke dalam sistem benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan, maka penentuan desil dipastikan akan presisi dan tepat sasaran.
Baca Juga: Carut-Marut Desil Bansos, Dinsos Lobar Buka Suara
“Oleh karena itu, keterbukaan serta peran serta masyarakat sangat menentukan agar bantuan pemerintah betul-betul diterima oleh yang berhak," pungkasnya.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Muzakkir Walad mengatakan, kerap kali saat pendataan warga disinyalir kurang tepat saat memberikan jawaban kuesioner kepada petugas. Sebagai contoh, ada warga yang menjawab memiliki rumah sendiri padahal sebenarnya statusnya hanya mengontrak atau mengekos. Kesalahan input data awal tersebut secara otomatis dibaca oleh sistem, warga tersebut tergolong ekonomi mampu.
“Ada juga yang ditanya berapa kali makan daging sehari, dijawab tiga kali. Padahal itu karena musim maulid, dan diundang maulid,” jelasnya.
Editor : Kimda Farida
Sumber : Liputan