LombokPost– Upaya pemerataan kualitas pendidikan di Kota Mataram tidak hanya menyasar sekolah yang selama ini dikenal sebagai sekolah favorit. Wakil Ketua DPRD Kota Mataram Baiq Mirdiati mendorong pembenahan sekolah-sekolah pinggiran agar memiliki fasilitas dan lingkungan belajar yang setara.
Menurut Mirdiati, pembenahan fisik menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa dan menghapus stigma sekolah pinggiran. Salah satu yang telah mendapat perhatian adalah SMPN 7 Mataram yang kini mulai dibenahi dari sisi fasilitas.
“Sekolah pinggiran ini tentunya kami lihat satu-satu. Kami benahi fisiknya, dari gerbang, parking block dan semuanya, sehingga dia tidak kalah dengan sekolah favorit,” kata Mirdiati.
Dia menyebut pendekatan serupa akan terus didorong ke sekolah lain, termasuk SMPN 16 Mataram. Menurutnya, keberadaan sekolah favorit tidak seharusnya membuat sekolah lain kehilangan daya tarik di mata masyarakat.
Baca Juga: Tekan Inflasi Lewat Gerakan Tanam Cabai di Sekolah
Mirdiati menilai kualitas sekolah bukan hanya ditentukan oleh jumlah siswa maupun popularitasnya. Kondisi lingkungan dan fasilitas pendidikan juga ikut memengaruhi kenyamanan siswa dalam belajar.
“Dengan kita bikinkan fisiknya seperti apa, mungkin dari fisiknya saja mereka bisa sekolah di sana, tidak melihat dari jumlah muridnya,” ujarnya.
Karena itu, dia mendorong agar pembenahan tidak hanya berhenti pada gerbang maupun lingkungan sekolah. Fasilitas olahraga, ruang kelas, hingga sarana penunjang pembelajaran juga perlu mendapat perhatian.
Mirdiati juga menyoroti persoalan mebel sekolah. Dia tidak ingin sekolah pinggiran hanya mendapatkan meja dan kursi bekas dari sekolah yang lebih besar atau sekolah yang selama ini menjadi favorit.
“Jangan sampai mebelnya juga sisa-sisa mebel dari SMP 1, SMP 2 dibawa ke sekolah pinggiran. Saya tidak setuju,” tegasnya.
Baca Juga: 12 Ribu Rekening Pelajar Dibuka, OJK NTB Dorong Kebiasaan Menabung Sejak Bangku Sekolah
Menurutnya, sekolah yang membutuhkan harus mendapatkan fasilitas secara layak sesuai kondisi dan kebutuhannya. Karena itu, aspirasi pembangunan maupun pengadaan mebel diarahkan langsung kepada sekolah yang dinilai membutuhkan.
“Saya ingin aspirasi saya ini diberikan mebel dan lain sebagainya langsung kepada SD maupun SMP yang betul-betul membutuhkan,” katanya.
Mirdiati mengaku telah mengalokasikan aspirasi sekitar Rp200 juta untuk mendukung kebutuhan sekolah. Rencananya, dukungan tersebut akan diarahkan kepada sejumlah sekolah pinggiran yang kondisinya membutuhkan perhatian lebih.
Dia menyebut terdapat tiga sekolah yang menjadi prioritas pembenahan. Sebelum menentukan bantuan, dirinya mengaku memilih turun langsung melihat kondisi sekolah sehingga bantuan yang diberikan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Saya harus turun, saya turun lihat dulu. Tidak semestinya saya kasih ini, masa tidak turun dulu. Bagaimana keadaan sekolah ini, bolong semuanya, yang di gerbang itu bolong semua,” ujarnya.
Baca Juga: Kepala Sekolah di Mataram Banyak Masih Plt, PGRI Soroti Lemahnya Perencanaan
Bagi Mirdiati, pemerataan fasilitas pendidikan penting agar tidak ada lagi kesan sekolah tertentu lebih unggul hanya karena berada di kawasan perkotaan atau memiliki fasilitas lebih lengkap.
Dia berharap sekolah pinggiran juga mampu tumbuh menjadi sekolah yang diminati masyarakat. Pembenahan fisik secara bertahap diyakini dapat menjadi salah satu pemicu perubahan tersebut.
“Tidak ada sekolah favorit, sekolah pinggiran itu bisa jadi favorit lagi. Itu cita-cita saya, aspirasi saya,” tegasnya.
Selain sektor pendidikan, Mirdiati juga menyebut aspirasi masyarakat di bidang infrastruktur terus ditindaklanjuti melalui kegiatan reses. Salah satunya pengaspalan jalan di kawasan Citra Mutiara yang sebelumnya dinilai sudah mengalami kerusakan cukup parah.
Menurutnya, pola penyerapan aspirasi dilakukan secara bertahap dan bergantian. Usulan yang muncul saat reses dicatat untuk kemudian diperjuangkan dalam penganggaran berikutnya.
Baca Juga: Baiq Mirdiati Dorong Pengaspalan Jalan Lingkungan Rusak Parah
“Kita kan secara bergantian. Kita turun tiap bulan sekali ke reses. Di reses itu kita ambil apa yang dibutuhkan. Besoknya kita tuliskan untuk ke depannya,” katanya.
Mirdiati menegaskan, anggota DPRD harus aktif turun ke masyarakat untuk mengetahui langsung persoalan yang dihadapi warga. Dengan begitu, aspirasi tidak berhenti menjadi usulan, tetapi dapat diperjuangkan hingga terealisasi.
“Jadi semuanya sudah dapat anggarannya. Itu kerjaan kita, jadi harus turun,” tandasnya.
Editor : Lalu Mohammad ZaenudinSumber : Liputan Berita Lombok Post