LombokPost– Warga yang sebelumnya layak menerima bantuan sosial (bansos) bisa tiba-tiba keluar dari daftar penerima. Salah satu penyebabnya adalah perubahan desil akibat pemadanan data.
Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Muzakkir Walad mengatakan, temuan di lapangan menunjukkan aktivitas ekonomi yang tercatat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak selalu dilakukan pemilik identitas. Namun, aktivitas tersebut tetap dapat memengaruhi status kesejahteraan warga.
“Ada yang kemarin layak bansos, dapat bansos, tiba-tiba naik desil, desil enam. Lantaran NIK-nya dipakai oleh pengembang perumahan,” ungkap Muzakkir, kemarin (3/9).
Menurutnya, penggunaan NIK dapat membuat sistem membaca kondisi ekonomi warga secara berbeda. Bahkan, status desil bisa melonjak meski kondisi riil warga tidak berubah.
Baca Juga: HUT ke-108 SDN 3 Mataram, Rayakan Maulid Nabi dan Berbagi Sembako
“Karena listrik dia cuma 450 dayanya. Tapi NIK-nya dipakai oleh oknum untuk daftar di perumahan-perumahan yang elit, sehingga naik menjadi 1.300 atau 3.000,” jelasnya.
Kasus tersebut menunjukkan kenaikan desil tidak selalu berarti kondisi ekonomi warga membaik. Pemadanan data dengan berbagai sumber bisa mengubah status warga ketika sistem menemukan aktivitas ekonomi tertentu.
Kondisi serupa bisa terjadi saat warga mengajukan kredit. Muzakkir menyebut pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat terbaca sebagai indikator kemampuan ekonomi.
“Misalkan awalnya dia desil empat, kemudian ingin mengembangkan usahanya. Dia mengajukan kredit ke bank, KUR atau apa segala macam. Ketika dilakukan cross check, terkonfirmasi ada permohonan kredit di sana, otomatis dia naik desil,” katanya.
Baca Juga: Warga Karang Taliwang Manfaatkan Barang Bekas Jadi Mesin Pengadon
Padahal, pengajuan kredit belum tentu berarti warga sudah sejahtera. Bisa jadi kredit tersebut justru digunakan mengembangkan usaha agar pendapatan keluarga meningkat.
Persoalan juga muncul dari aktivitas digital. Pinjaman online, transaksi e-commerce, hingga layanan paylater dapat masuk dalam pemadanan data kesejahteraan.
“Pinjol salah satunya. Shopee, paylater. Ketika dia terkonfirmasi ada transaksi pinjol atau jual beli online, otomatis dianggap tidak layak,” ujarnya.
Muzakkir mengatakan aktivitas tersebut tidak bisa langsung menjadi ukuran kondisi ekonomi seseorang. Pemerintah perlu melihat kondisi riil warga sebelum menetapkan perubahan status penerima bansos.
Masalah lain berkaitan dengan penggunaan nomor telepon dan identitas dalam satu keluarga. Ada warga yang nomornya tercatat sebagai bagian dari aktivitas agen.
Baca Juga: SDN 13 Mataram Perkuat Karakter Islami Siswa Lewat Pembiasaan Harian
Sementara anggota keluarganya masih tercatat sebagai penerima bansos.
“Ketika dirunut, ternyata terkonfirmasi bahwa dia bagian dari keluarga si agen. Nah, sehingga itulah dia terhapus,” katanya.
Karena itu, warga yang merasa datanya tidak sesuai diminta mengajukan sanggahan. Klarifikasi dapat disampaikan melalui instansi yang menangani data bansos.
“Kalau mau menyangkal, sangkal lewat Perlinsos, instansi bansos itu. Banyak yang tidak manfaatkan itu, dipikir pendata,” tegasnya.
Baca Juga: DPRD Kota Mataram Hati-Hati Sikapi Wacana Penyesuaian Gaji Kepala Daerah
Terpisah, Kepala BPS Kota Mataram Mohammad Reza Nugraha mengatakan potensi kekeliruan dalam pencatatan data keluarga memang bisa terjadi. Karena itu, warga yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data desil diminta tidak panik.
“Pemerintah telah menyediakan jalur pengaduan dan sanggahan, termasuk melalui kelurahan, Dinas Sosial, aplikasi, hingga BPS,” terangnya.
Editor : Lalu Mohammad ZaenudinSumber : Liputan Berita Lombok Post