LombokPost - Pemerintah Kota Mataram mulai memetik hasil dari pemanfaatan lahan pemerintah yang sebelumnya belum produktif untuk mendukung pengendalian inflasi. Panen perdana cabai di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Dinas Pertanian Kota Mataram, Senin (7/9), menghasilkan 29,5 kilogram cabai dari lahan seluas 17 are. Hasil panen tersebut langsung diserap offtaker dengan harga Rp 47.500 per kilogram.
Panen perdana ini dihadiri Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana, Ketua TP PKK Kota Mataram Hj. Kinnastri Mohan Roliskana, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Mataram Hj. Waridah Mujiburrahman, Sekretaris Daerah Kota Mataram H. Lalu Alwan Basri, jajaran TPID, unsur kantor perwakilan BI Provinsi NTB, sejumlah kepala OPD, camat, serta jajaran Dinas Pertanian Kota Mataram.
Ketua TP PKK Kota Mataram Hj. Kinnastri Mohan Roliskana menilai keberadaan lahan cabai di BPP tersebut ke depan tidak hanya dapat berfungsi sebagai lahan produksi, tetapi juga dikembangkan menjadi ruang edukasi bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Lokasi tersebut dinilai memiliki potensi menjadi bagian dari rangkaian kunjungan edukatif sekaligus aktivitas masyarakat.
“Ke depannya bisa menjadi tempat edukasi, kunjungan anak sekolah. Kemudian masyarakat yang olahraga dari RTH, setelah itu bisa berkunjung ke sini. Masyarakat juga bisa membeli cabai di sini,” ujarnya, Senin (7/9).
Menurut Kinnastri, konsep tersebut dapat membuat keberadaan lahan pertanian di tengah kawasan perkotaan memiliki manfaat yang lebih luas. Selain menghasilkan komoditas pangan, lokasi tersebut dapat menjadi sarana untuk mengenalkan proses budidaya pertanian kepada generasi muda dan masyarakat perkotaan.
Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana mengapresiasi Dinas Pertanian dan para penyuluh yang mampu memanfaatkan lahan tersebut menjadi area produktif. Menurutnya, langkah tersebut membuktikan lahan pemerintah yang belum termanfaatkan secara maksimal dapat diarahkan mendukung kebutuhan pangan sekaligus pengendalian inflasi.
“Saya menyampaikan apresiasi ke Dinas Pertanian karena sudah bisa mempersiapkan lahan, kemudian memanfaatkan lahan seperti ini untuk menjadi produktif,” kata Mohan.
Baca Juga: Dropping Air ke Gili Trawangan Masih Jauh dari Kebutuhan
Budidaya cabai ini dimulai pada 20 Mei 2026. Hasil produksi tersebut kemudian langsung diserap offtaker dengan harga Rp 47.500 per kilogram.
Harga tersebut diarahkan tetap memberikan manfaat bagi konsumen. Produk cabai dari lahan BPP nantinya diharapkan dapat dijual kepada masyarakat dengan harga di bawah harga pasar, terutama ketika harga cabai mengalami kenaikan.
Hasil 29,5 kilogram tersebut juga belum merupakan keseluruhan produksi dari tanaman cabai di lahan BPP. Setelah panen perdana, masih akan ada panen tahap kedua, ketiga, dan seterusnya. Waktu dan volume panen berikutnya akan menyesuaikan dengan tingkat kematangan tanaman serta kebutuhan dan permintaan offtaker.
Mohan pun meminta agar lahan-lahan pemerintah yang masih belum produktif didata dan dimanfaatkan. “Ini satu langkah yang sudah kita hasilkan dan nanti kita akan duplikasi lagi di beberapa tempat. Saya sudah minta Pak Sekda untuk bisa memperluas area tanamnya,” tegas Mohan.
Pengembangan ini untuk sementara tetap diarahkan menggunakan pola non-budgeter. Pengelolaan selanjutnya akan melibatkan kelompok tani dan Gapoktan, sehingga kegiatan budidaya diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi kelompok yang mengelolanya.
“Skema tetap non-budgeter dulu. Karena ini kan kelompok tani yang mengelola dan kita berharap bahwa ini bisa menghasilkan dan bisa menghidupi kelompok-kelompok Gapoktan yang sudah kita bentuk selama ini,” jelas Mohan.
Sekda Kota Mataram H. Lalu Alwan Basri menjelaskan komoditas cabai dipilih setelah evaluasi menunjukkan bahwa cabai menjadi salah satu komoditas yang berulang kali memberikan tekanan terhadap inflasi. “Dari beberapa tahun kita evaluasi, ternyata cabai ini setiap tahun menjadi penyumbang inflasi,” ungkap Alwan.
Pemkot kemudian melakukan studi komparasi ke Lombok Timur. Menggali pola Champion Cabai yang dinilai dapat dikembangkan di Mataram.
Dari proses tersebut, Pemkot mulai memetakan aset-aset pemerintah yang belum termanfaatkan secara optimal. Lahan BPP menjadi salah satu lokasi yang dipilih untuk menguji pola budidaya tersebut.
Baca Juga: RSUD H. Moh. Ruslan Kota Mataram Masuk Penilaian IMTI 2026
Keberhasilan panen perdana menjadi modal awal mengembangkan model serupa di lokasi lain. “Ini uji coba. Terus berkembang, alhamdulillah ini sudah cukup hasilnya, memuaskan lah ya,” katanya.
Tantangan berikutnya adalah memastikan produktivitas tetap terjaga. Terutama ketika memasuki musim hujan yang selama ini berpotensi memengaruhi pasokan dan harga cabai.
“Jangan sampai di musim hujan nanti inflasi kita cukup tinggi di cabai. Nah, ini yang kita perlu waspadai,” ujar Alwan.
Editor : Lalu Mohammad ZaenudinSumber : Liputan Berita Lombok Post