LombokPost - Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram menerima banyak laporan dari pemerintah kelurahan terkait menyusutnya data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) alokasi Juli, Agustus, dan September 2026.
Kepala DKP Kota Mataram Sudirman membenarkan adanya penurunan tersebut. Kebijakan ini memicu pertanyaan dari petugas lapangan dan pihak kelurahan lantaran sejumlah warga yang sebelumnya rutin menerima bantuan mendadak hilang dari daftar.
"Penyaluran sebelumnya banyak dan sekarang sedikit. Yang dulunya ada dalam data, sekarang tidak ada nama penerima. Itu menjadi pertanyaan teman-teman di lapangan," katanya.
Jumlah penerima CPP periode ini berkurang sekitar 6 persen atau sebanyak 2.781 KPM dibandingkan alokasi Februari–Maret 2026. Pada periode sebelumnya, penerima tercatat sebanyak 46.983 KPM, sedangkan alokasi Juli–September tersisa 44.202 KPM.
Sudirman menjelaskan, berkurangnya penerima terjadi akibat perubahan kriteria dari pemerintah pusat. Jika sebelumnya bantuan mencakup masyarakat desil 1 hingga 5, sekarang diperketat hanya untuk desil 1 hingga 4. Perubahan kriteria berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial ini secara otomatis memangkas jumlah KPM di daerah.
“Ini yang membuatnya berkurang,” ucapnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak menentukan daftar penerima secara langsung. DKP hanya menyalurkan bantuan berdasarkan data resmi dari Bulog yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Saat ini penyaluran beras CPP di Kota Mataram tengah berlangsung di pelbagai kelurahan. Setiap KPM menerima alokasi sekaligus untuk tiga bulan sebesar 30 kilogram beras, dengan rincian 10 kilogram per bulan.
Bagi warga yang terdampak pemangkasan, tapi masih merasa layak menerima bantuan, Sudirman mengimbau untuk segera melapor ke pemerintah kelurahan setempat guna mengajukan proses sanggah.
“Ini masalah data, nanti bisa dimusyawarahkan di tingkat lingkungan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa penyaluran berbagai bantuan sosial, termasuk bantuan pangan, sekarang berpedoman ketat pada data pemeringkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di rentang desil 1 hingga desil 4. Kebijakan penggunaan basis data desil 1–4 yang terintegrasi secara nasional ini resmi diberlakukan secara bertahap sejak awal 2026. (chi)
Editor : Kimda Farida
Sumber : Liputan