LombokPost – Persoalan sampah di kawasan Kantor Lurah Monjok kembali menjadi sorotan. Kondisi terbaru menunjukkan sejumlah motor roda tiga pengangkut sampah masih terparkir di lokasi tersebut, sementara muatan sampah yang dibawa belum dibuang.
Kondisi itu kembali mendapat perhatian Anggota DPRD Kota Mataram dari Dapil Selaparang Ismul Hidayat. Ia mempertanyakan keseriusan Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sampah yang menurutnya terus berulang di kawasan tersebut.
Bagi Ismul, persoalannya bukan lagi sekadar keberadaan sampah di satu titik. Namun, bagaimana sistem pengelolaan dan transit sampah di tingkat kelurahan disiapkan agar armada pengangkut tidak ikut terjebak menunggu.
“Kalau persoalannya terus seperti ini, kita harus mempertanyakan sebenarnya bagaimana komitmen pemerintah dalam penanganan sampah,” kritik Ismul, Senin (21/9).
Baca Juga: BKPSDM Kota Mataram Perkuat Kompetensi dan Profesionalisme ASN Lewat Program Uji Kompetensi
Menurut dia, Pemkot sebenarnya memiliki ruang mencari solusi yang lebih permanen. Salah satunya dengan menyediakan lahan khusus yang dapat difungsikan sebagai titik transit atau tempat penampungan sampah.
Dengan begitu, kantor kelurahan tidak terus-menerus menjadi lokasi penumpukan. “Jangan sampai kantor lurah yang merupakan tempat pelayanan masyarakat justru menjadi tempat menumpuknya sampah,” tegasnya.
Sorotan Ismul ini bukan kali pertama. Pada April lalu, ia juga menyoroti persoalan penumpukan sampah di sekitar Kantor Lurah Monjok.
Saat itu, ia menyebut persoalan tersebut sudah berulang. Salah satu masalah utamanya adalah tidak jelasnya sistem transit pengangkutan sampah di tingkat kelurahan.
“Ini bukan kejadian satu hari, tapi sudah berulang,” ujarnya.
Baca Juga: Epson Hadirkan Proyektor 4K hingga 150 Inci, Cuma Butuh Jarak 17,3 Cm
Ia menilai persoalan tersebut semestinya tidak dibiarkan berlarut. Apalagi, kantor lurah merupakan salah satu wajah pelayanan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Ini menunjukkan ada sistem yang tidak berjalan dengan baik,” sorotnya.
Karena itu, ia mendorong Pemkot tidak berhenti pada pola penanganan reaktif setiap kali terjadi penumpukan. Menurutnya, pemerintah perlu menentukan titik transit yang jelas, menyediakan fasilitas yang memadai, sekaligus memastikan alur pengangkutan dari lingkungan.
“Jangan setiap kali sampah menumpuk baru dicari jalan keluarnya,” tandasnya.
Baca Juga: Dikes Loteng Perkuat Deteksi Keracunan MBG
Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram Abd Rachman menilai persoalan sampah tidak cukup ditangani dengan pola sementara. Menurutnya, pemerintah perlu memiliki roadmap yang jelas, termasuk memastikan titik transit dan fasilitas penanganan sampah menampung aliran sampah sebelum dibawa ke TPA.
“Ini terjadi karena penanganan sampah kita memang belum maksimal. Perlu langkah konkret dan perencanaan yang jelas ke depan,” tegasnya.
Editor : Lalu Mohammad ZaenudinSumber : Liputan Berita Lombok Post