LombokPost - Kondisi lapak yang lapuk dan semrawut di Pasar Cakranegara bakal diganti serta diseragamkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram.
Langkah penataan ini dilakukan untuk menarik kembali ratusan pedagang yang sempat keluar akibat fasilitas pasar tradisional tersebut kian memprihatinkan.
Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram Irwan Harimansyah menyampaikan, penataan lapak menjadi fokus perbaikan tahap berikutnya. Untuk tahap awal, pihak dinas terlebih dahulu menuntaskan perbaikan atap pasar yang bocor dan rusak parah.
“Lapak yang sekarang sudah lapuk semua dan kelihatan amburadul. Banyak juga yang sudah lama tidak terpakai. Rencana kita ke depan akan diseragamkan lapaknya agar rapi dan mempercantik pasar,” katanya.
Baca Juga: Atap Bocor Parah, Pemkot Mataram Siapkan Rp 1 Miliar untuk Revitalisasi Pasar Cakra
Saat ini, progres perbaikan atap Pasar Cakranegara sudah mencapai 70 persen dan ditargetkan rampung pada akhir September 2026. Kerusakan atap dan lapak sebelumnya menjadi pemicu utama berkurangnya aktivitas pedagang di lantai atas. Berdasarkan data Disdag, sekitar 200 pedagang memilih berhenti atau keluar dari pasar tersebut.
“Banyak yang berhenti karena atapnya bocor. Sekarang kita perbaiki atapnya dulu, setelah itu akan kita data ulang para pedagang,” tambahnya.
Irwan menjelaskan, pembenahan pasar tradisional ini harus dilakukan secara bertahap akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Pada tahun ini, Pemkot mengalokasikan anggaran sebesar Rp 860 juta khusus untuk perbaikan atap.
Sementara untuk pengadaan dan penyeragaman lapak baru, Disdag masih menghitung kebutuhan biaya sembari menunggu pengalokasian anggaran selanjutnya.
“Efisiensi saat ini membuat kita harus bertahap. Tapi komitmen kita tetap ingin mempercantik pasar. Untuk anggaran penataan lapak, saat ini masih kita hitung,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Pasar Cakranegara Sukandi, menyampaikan rancangan pembangunan gedung hingga tiga lantai sebenarnya sudah siap.
Proyek tersebut diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp 25 miliar hingga Rp 40 miliar.
“Tapi sekarang, kendalanya adalah belum adanya ketersediaan anggaran dari pemerintah pusat,” katanya.
Editor : Kimda Farida
Sumber : Liputan