LombokPost - Niat Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram untuk membebaskan lahan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang representatif di Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, beum bisa terwujud.
Langkah penanganan sampah di kawasan padat penduduk tersebut terkunci oleh penolakan dari masyarakat setempat.
“Pemerintah daerah sebenarnya sudah siap membebaskan lahan dan menambah fasilitas,” kata Camat Selaparang sekaligus Plt Lurah Monjok Mulya Hidayat.
Meski Pemkot menyatakan kesiapannya dari segi anggaran pembebasan lahan hingga penyediaan sarana dan prasarana, eksekusi di lapangan tidak berjalan mulus.
Setiap kali lokasi potensial dibidik untuk menjadi TPS Mobile, gelombang penolakan dari warga sekitar langsung bermunculan.
Dua opsi tersebut kandas akibat penolakan warga yang tidak ingin lingkungan tempat tinggalnya berdekatan dengan TPS.
“Pun juga lokasi yang diusulkan dianggap menjadi tempat sampah, jamak-jamaknya. Persoalan akses jalan yang terlalu dalam melewati pemukiman padat,” ungkapnya.
Baca Juga: Kantor Lurah Monjok Kerap Jadi Titik Penumpukan Sampah, DPRD Mataram Pertanyakan Komitmen Pemerintah
Resistensi warga ini membuat pengelolaan sampah di Monjok terjebak dalam kondisi dilematis selama lebih dari tiga tahun.
Selama solusi lahan belum disepakati bersama masyarakat, armada pengangkut sampah terpaksa memanfaatkan area kelurahan sebagai titik kumpul transit sementara agar sampah warga tetap terangkut.
Mulya berharap ada kesadaran kolektif dari masyarakat agar pembebasan lahan TPS baru bisa segera terealisasi demi kepentingan bersama.
“Saat ini kami terus berikhtiar mencari lokasi alternatif lain sambil membangun komunikasi dengan warga. Kami mohon dukungan agar ada titik temu lokasi yang tepat,” pungkasnya.
Berdasarkan pantauan di lokasi pada siang hari, suasana di area Kantor Lurah Monjok tampak diwarnai tumpukan sampah domestik yang berserakan di dekat papan informasi peta pola ruang kelurahan.
Tepat di sampingnya, sebuah truk pengangkut sampah terparkir. Di atas bak truk, tampak seorang petugas sibuk merapikan tumpukan sampah plastik, karung, hingga limbah rumah tangga yang menggunung.
Meski kantor kelurahan tetap beroperasi melayani masyarakat, keberadaan sampah serta kendaraan pengangkut di area halaman depan menjadi pemandangan harian.
Saat ini, sebanyak tujuh unit armada roda tiga dan sejumlah gerobak secara rutin mengangkut sampah warga ke lokasi tersebut.
Biasanya sampah hanya bertahan sekitar dua jam sebelum diangkut truk. Meski terkadang terjadi penumpukan akibat kendala teknis armada.
Pihaknya memastikan pelayanan masyarakat di kantor kelurahan tetap berjalan normal, meski para pegawai dan warga harus memaklumi kondisi aroma sampah. Pemkot berkomitmen untuk terus berikhtiar mencari lahan baru demi mengatasi persoalan sampah di wilayah Monjok secara permanen.
“Keluhan ada, tapi pelayanan tetap jalan. Yang namanya bau gimana mau menyembunyikannya,” jelasnya.
Terpisah, Operator pengangkut sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram Satriadi mengatakan, darurat sampah ini dilaporkan telah berlangsung selama lebih dari tiga tahun.
"Ya, karena kan tidak ada lahan di sini, di Monjok. Kalau ditaruh di luar, nanti malah masyarakat dari wilayah lain ikut buang di sana. Ini kondisi darurat dan sudah berlangsung lebih dari tiga tahun,” katanya.
Ia menjelaskan, setiap harinya sampah-sampah dari lingkungan pemukiman warga, dikumpulkan terlebih dahulu menggunakan armada roda tiga sebelum diangkut ke halaman kantor kelurahan. Dari lokasi tersebut, sampah kemudian dipindahkan ke truk untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir.
“Setiap hari bisa dapat lebih dari satu truk. Sekarang pengangkutannya kita bawa ke Bintaro, dari yang sebelumnya sempat ke Kebon Kongok. Kendaraan truk pengangkut ini juga kita pinjam," tambahnya.
Kondisi ini diharapkan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Mataram agar segera menemukan solusi lahan TPS yang memadai bagi warga Monjok.
“Ya mudahan sih cepet ada solusinya,” katanya.
Editor : Kimda Farida
Sumber : Liputan