LombokPost - Skema penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia dipastikan bakal mengalami perubahan besar. Pemerintah memutuskan tidak akan lagi membagikan bansos dalam bentuk barang atau sembako mulai tahun 2027 mendatang. Seluruh bantuan bagi masyarakat penerima manfaat nantinya dialihkan secara tunai atau cash.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat terkait program Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).
"Saya lapor Presiden (Prabowo Subianto), (bansos pemerintah) tidak lagi pada barang. Langsung pada manusia. Jadi, (bansos berupa) cash," tegas Luhut.
Luhut menjelaskan, skema penyaluran uang tunai ini ditargetkan mulai berjalan pada kuartal I tahun 2027. Kendati demikian, realisasi target tersebut bergantung pada kelancaran dan penyelesaian pendataan masyarakat penerima bansos melalui agen Perlinsos hingga akhir tahun 2026.
"2027 kita bagi bansos. Kita akan coba kuartal pertama tahun depan kita bagi bansos. Tapi itu subject kepada keberhasilan kita sampai akhir tahun (untuk pendataan melalui agen Perlinsos)," tutur Luhut.
Baca Juga: Percepat Bansos hingga Akses Pendidikan, Kemensos Perkuat Sinergi Layanan Publik
Mengenai jumlah kuota atau target penerima bantuan di tahun 2027, pemerintah belum menentukan angka pasti. Hal tersebut masih menunggu hasil validasi dan pendaftaran resmi di lapangan.
"(Target penerima bansos) ya tergantung pendaftaran. Tidak ada rakyat yang tertinggal. Jadi kalian (wartawan) pun ikut lah jadi agen (Perlinsos)," selorohnya.
Digitalisasi Data dan Minta Masyarakat Daftar Ulang
Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah gencar melakukan digitalisasi data penerima bansos lewat program Perlinsos. Langkah ini dilakukan untuk membenahi dan memperbarui pangkalan data penerima manfaat.
Gus Ipul sapaan akrab Menteri Sosial mengimbau masyarakat yang memang membutuhkan bantuan untuk mendaftarkan diri kembali. Pendaftaran ulang ini dinilai krusial mengingat masih ditemukannya penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.
"Masih ada masyarakat yang tidak berhak menerima tetapi tercatat sebagai penerima bansos. Pendaftaran ulang diharapkan membuat penyaluran bantuan lebih tepat sasaran," ungkap Saifullah.
Ia menambahkan, pembaruan sistem pendataan ini menjadi kesempatan terbuka bagi seluruh warga yang membutuhkan uluran tangan pemerintah.
"Juga memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk mendaftarkan dirinya jika memang memerlukan bansos dalam rangka perlindungan sosial," pungkasnya.
Editor : Prihadi ZoldicSumber : internet