LombokPost – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram terus menggenjot penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait, jumlah rumah yang menjadi sasaran perbaikan tahun ini terus bertambah.
“Kuota bantuan pemugaran RTLH dari pemerintah pusat yang sebelumnya dialokasikan sebanyak 764 unit, kini bertambah menjadi 844 unit,” Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram M. Nazarudin Fikri, Kamis (1/10).
Penambahan tersebut diperoleh setelah dilakukan koordinasi antara Balai Perumahan dengan Pemkot Mataram. “Sudah ada pertemuan dan koordinasi langsung antara pihak Balai Perumahan dengan Pak Wali Kota Mataram. Dari data teknis yang sudah kita serahkan, ada penambahan kuota menjadi 844 unit rumah dari sasaran awal sebanyak 764 unit,” kata Nazarudin, kemarin (24/5).
Seluruh pengerjaan fisik dan dukungan anggaran untuk 844 unit tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Nilai bantuan per unit rata-rata berada di kisaran Rp 20 juta atau lebih.
Penerima manfaat tersebar di seluruh wilayah Kota Mataram. Program tersebut diarahkan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan perbaikan hunian agar memiliki tempat tinggal yang lebih layak dan aman.
Menurut Fikri, jumlah penerima terbanyak berada di Kecamatan Ampenan. Hal itu disesuaikan dengan kondisi dan jumlah penduduk di wilayah tersebut.
“Kalau yang paling banyak sih di Ampenan ya, karena dilihat dari jumlah penduduk di sana paling banyak,” katanya.
Target Tuntas Desember
Baca Juga: Wujudkan Pelayanan Inklusif, Dukcapil Mataram Sisir Perekaman KTP-el Disabilitas dan Lansia
Disperkim Kota Mataram optimistis pengerjaan fisik pemugaran 844 rumah tersebut dapat diselesaikan hingga akhir tahun. Optimisme itu didukung pengalaman pengerjaan tahap sebelumnya.
“Sekitar 600 unit rumah telah ditangani dan berhasil diselesaikan sesuai target,” terangnya.
Tak berhenti di program reguler dari Balai Perumahan, Pemkot Mataram juga memperoleh tambahan bantuan penanganan RTLH sebanyak 300 unit dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tambahan tersebut diberikan sebagai bagian dari capaian kinerja daerah.
Dengan demikian, total target penanganan RTLH yang dihimpun dari berbagai skema pada tahun ini mencapai lebih dari 1.144 unit rumah. “Saat ini tim kami sedang melakukan proses verifikasi data teknis lapangan, penetapan calon penerima, serta kesiapan lokasi,” jelasnya.
Masih Ada Sekitar 13 Ribu RTLH
Nazarudin menjelaskan, berdasarkan basis data terpadu Disperkim, jumlah RTLH di Kota Mataram secara keseluruhan masih berada di kisaran 13.000 unit. Data tersebut mencakup berbagai kondisi rumah yang membutuhkan intervensi, mulai dari kerusakan atap, lantai, dan dinding hingga persoalan keselamatan serta ketahanan struktur bangunan, termasuk rumah yang terdampak gempa bumi.
Penanganan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran dan dukungan program dari pemerintah pusat maupun daerah. “Dan itu sudah kita lakukan perbaikan secara bertahap,” katanya.
Baca Juga: BKPSDM Mataram Sukseskan Gerakan Indonesia ASRI, Bersihkan Lingkungan hingga Tata Fasilitas Umum
Program perbaikan RTLH sekaligus diarahkan untuk mendukung terwujudnya kawasan permukiman yang lebih layak, aman, dan tangguh terhadap bencana. Namun, pelaksanaan di lapangan tidak sepenuhnya tanpa kendala.
“Salah satu tantangannya adalah distribusi material ke kawasan permukiman padat dengan akses jalan yang sempit,” terangnya.
Selain itu, faktor cuaca, terutama memasuki periode hujan, juga menjadi perhatian dalam mengejar target penyelesaian pekerjaan hingga akhir tahun. Persoalan lain muncul pada rumah warga yang berada di kawasan sempadan sungai.
Penanganan di lokasi tersebut membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat karena menyangkut kewenangan lahan. “Kalau itu kan bukan ranah kami lagi. Sempadan sungai itu ada di wilayah kementerian,” jelasnya.
Dilengkapi Peningkatan Sanitasi
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri mengatakan, bantuan perbaikan rumah tersebut bersumber dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Menurut dia, intervensi pemerintah tidak hanya menyasar kondisi fisik bangunan, tetapi juga disertai peningkatan fasilitas sanitasi.
“Itu berdasarkan hasil pendataan dari Perkim yang bersumber dari lurah-lurah,” katanya.
Pemkot Mataram berharap kolaborasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait dapat terus diperkuat sehingga penanganan RTLH dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan target lebih dari 1.144 unit rumah pada tahun ini, upaya tersebut menjadi bagian dari langkah bertahap Pemkot Mataram untuk mengurangi jumlah RTLH sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Editor : Lalu Mohammad ZaenudinSumber : Liputan