LombokPost - Keberadaan badut jalanan yang semakin marak di Kota Mataram disinyalir bukan sekadar aksi spontanitas. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram mengendus adanya indikasi terorganisir yang melibatkan oknum tertentu sebagai penggerak dan koordinator para badut tersebut.
“Keberadaan mereka yang cenderung berkelompok terindikasi sengaja didatangkan dan dikoordinir untuk mengemis dengan modus mengenakan kostum badut di jalanan,” kata Kepala Dinsos Kota Mataram Muzakkir Walad.
Baca Juga: Gagap Sebut Nama Pejabat, Badut Jalanan di Mataram Kepergok Catut Nama Dinsos
Muzakkir mengungkapkan, dari hasil pendataan dan pengawasan di lapangan, jumlah badut jalanan Kota Mataram diperkirakan mencapai 32 orang. Mirisnya, sekitar 80 persen di antaranya merupakan warga yang didatangkan dari luar daerah.
Muzakkir membeberkan, para badut jalanan ini tersebar di sejumlah titik strategis di Kota Mataram. Berdasarkan peta pengawasan, sebanyak 18 orang tinggal di wilayah Kecamatan Sandubaya dan 12 orang terdeteksi bermukim di wilayah Pagutan. Sementara sisanya tersebar di titik-titik lain seperti Majeluk, Perempatan Polsek Pagutan, daerah Sandubaya GOR Turida, Bertais, sekitar DPD I Golkar, Jalan Brawijaya, hingga area Lotte.
Indikasi adanya oknum penggerak ini makin menguat setelah Dinsos menelusuri alur keberadaan mereka di permukiman. Dinsos mendapati dugaan keterlibatan oknum warga di wilayah Pagutan dan Bertais yang mengkoordinir aktivitas para badut jalanan tersebut.
“Koordinator ini yang mengelola, merekrut,” katanya.
Keberadaan oknum penggerak ini pun sempat memicu ketegangan saat petugas melakukan penertiban pada Minggu malam (4/10). Petugas Satgas Dinsos mendapat ancaman dan perlawanan yang berupaya melibatkan warga setempat.
“Kita sudah koordinasi dengan lurah, dan menindaklanjuti terkait warga itu,” ucapnya.
Selain itu, Dinsos berencana memanggil para koordinator dan pemilik kostum badut di wilayah Pagutan dan Sandubaya untuk menghadiri proses hearing untuk mencari solusi konkret.
“Insyaallah besok kota hearing,” katanya.
Baca Juga: Dinsos Kota Mataram Perkuat Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial Eks PMKS
Terkait proses pemulangan atau deportasi badut asal luar daerah, Dinsos terus berkoordinasi dengan Dinsos Provinsi NTB karena menjadi kewenangan lintas wilayah. Dinsos Mataram juga memperkuat sinergi dengan Satpol PP Kota Mataram sebagai penegak Perda.
“Masalah badut jalanan ini harus menjadi atensi bersama agar tidak berdampak pada kenyamanan dan keamanan masyarakat,” pungkasnya.
Terpisah, Kasatpol PP Kota Mataram Irwan Rahadi mengatakan, pihaknya tidak menutup mata dengan keberadaan badut. Koordinasi lanjutan, siap dilakukan bersama Dinsos.
“Tentu kami siap berkoordinasi,” singkatnya. (chi)
Editor : Kimda Farida
Sumber : Liputan