LombokPost -Sekitar lima sekolah swasta elit di Kota Mataram dilaporkan enggan menerima pendistribusian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat.
Sekolah-sekolah tersebut menilai fasilitas serta pemenuhan gizi mandiri bagi para siswanya sudah sangat mencukupi.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram Yusuf, mengonfirmasi adanya laporan sejumlah sekolah swasta yang tidak bersedia masuk dalam daftar penerima manfaat program strategis nasional tersebut.
Menurutnya, penolakan ini didasari oleh latar belakang kondisi ekonomi para siswa serta kesiapan internal pihak sekolah dalam menyediakan kebutuhan pangan harian secara mandiri.
“Untuk sekolah negeri, semuanya menerima dan siap melaksanakan program MBG. Tapi, ada sekitar empat hingga lima sekolah swasta yang tergolong mampu, seperti Al-Wildan Islamic School, Stella Gracia School, yang menyampaikan tidak menerima program ini,” kata Yusuf.
Baca Juga: Ombudsman Temukan Persoalan MBG di 34 Provinsi, Siapkan Rekomendasi untuk BGN
Yusuf menjelaskan, pihak dinas tidak memaksakan penerapan program MBG pada sekolah-sekolah yang secara finansial dan fasilitas sudah mandiri.
Sekolah swasta berskala internasional atau elit umumnya telah memiliki sistem penyediaan konsumsi yang terintegrasi dengan kebutuhan para murid.
Oleh karena itu, penolakan tersebut dinilai tidak mengganggu jalannya pelaksanaan MBG secara keseluruhan di wilayah Kota Mataram.
“Kalau sekolah yang dirasa sudah mampu menyediakan makan dan minum bagi anak-anaknya secara mandiri, silakan saja. Namun, untuk sekolah yang masuk kategori belum mampu, tidak boleh menolak karena ini hak para siswa untuk mendapatkan pemenuhan gizi,” terangnya.
Sebelumnya, Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Mataram Isnan Purnama, tidak membantah maupun membenarkan secara tegas perihal adanya sekolah yang menolak program prioritas tersebut.
“Tentu kami masih mendata, masih proses mendata. Nanti tentunya kami infokan lagi,” katanya.
Ketika ditegaskan kembali mengenai apakah sudah ada sekolah di Kota Mataram yang mengajukan surat penolakan resmi, sebagaimana prosedur yang berlaku jika ada sekolah yang berkeberatan. Isnan memilih berhati-hati dalam merespons.
"Ini masih kita cross-check dulu," ucapnya.
Baca Juga: Silaturahmi Gubernur NTB dan NTT Bersama Relawan Kemanusiaan, Perkuat Persaudaraan Dua Daerah
Isnan menegaskan, secara regulasi, pihak sekolah memang dimungkinkan untuk menolak atau tidak menerima penyaluran MBG.
Namun, penolakan tersebut tidak bisa dilakukan secara lisan, melainkan harus memenuhi mekanisme administrasi yang sah berupa surat resmi dari sekolah yang bersangkutan.
Editor : Kimda Farida
Sumber : Liputan