LombokPost - Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor pangan di Kota Mataram dilaporkan mengeluhkan lonjakan harga beras kepada Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram. Para pengusaha pengemasan beras lokal mendapati harga pasaran saat ini telah melambung jauh melampaui ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Sehingga mengancam kelangsungan operasional usaha mereka.
Kepala Bidang (Kabid) Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) Disdag Kota Mataram Sri Wahyunida, mengungkapkan pihaknya telah menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang merasa tertekan.
"UMKM kita terus mengeluh karena harga bahan baku tidak sesuai dengan HET,” kata Nida.
Baca Juga: Temukan Beras Tanpa Label Mutu, Bapanas dan Bulog NTB Berikan Catatan Khusus Hasil Sidak
Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar kelangkaan stok beras premium di pasaran ritel modern maupun tradisional, melainkan harga gabah kering yang sudah terlampau tinggi di tingkat petani.
Harga gabah kering saja di tingkat petani sudah berkisar antara Rp 7 ribu hingga Rp 8.000 per kilogram. Ia menjelaskan, ketika gabah tersebut diproses menjadi beras siap jual, biayanya melonjak hingga menyentuh angka Rp 16 ribuan per kilogram sebelum dikemas. Angka ini tentu sudah jauh melampaui HET beras premium yang berada di kisaran Rp 14.900 per kilogram. Akibat disparitas harga tersebut, para pelaku UMKM kesulitan memasarkan produk mereka ke ritel karena tidak masuk dalam skema margin keuntungan yang wajar.
“UMKM kita ingin tetap bekerja dan mendapat keuntungan, sementara pihak ritel juga harus menyesuaikan dengan HET agar tetap kompetitif. Ini dilema yang sedang kami cari jalan keluarnya,” tambahnya.
Sri menambahkan, sebagian besar ritel modern kini hanya menyerap beberapa merek beras tertentu saja yang mampu memenuhi margin operasional. Sementara itu, merek-merek lokal yang dikelola UMKM banyak yang terpental dari rak-rak toko karena terkendala biaya produksi yang membengkak.
“Dia tidak kosong, ada tapi berkurang. Yang biasanya ngiri 10 jadi ada 3 atau 4 merk yang ngirim,” jelasnya.
Meski demikian, Disdag mencatat tidak semua pelaku usaha mengalami kendala yang sama. Pelaku usaha yang memiliki mesin penggilingan padi sendiri relatif tidak terbebani biaya ongkos angkut luar. Namun, bagi UMKM yang bergantung pada pembelian gabah luar dan jasa pengemasan pihak ketiga, ruang gerak mereka sangat terbatas.
“UMKM yang mengemas, di heler mereka beli mahal, itu yang berkeluh kesah. Sampai UMKM itu kan menipiskan plastik untuk menutup harga operasional,” jelasnya.
Menyikapi kondisi darurat ini, Disdag telah mengintensifkan koordinasi lintas sektoral. Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan akan segera dibawa ke tingkat Pemerintah Provinsi NTB untuk merumuskan langkah taktis. Pemerintah berupaya mencari solusi terbaik agar stabilitas harga terjaga tanpa mematikan mata pencaharian petani maupun kelangsungan bisnis UMKM lokal di Bumi Gora.
“Kita juga mencari solusi. Apakah beras ini ke HET atau HAP (Harga Acuan Pembelian dan Penjualan)” jelasnya.
Baca Juga: Polda NTB Tindak Tegas Pelaku Pengoplosan Beras, Stok Pangan Dipastikan Aman
Kondisi tersebut lantas dirasakan langsung oleh masyarakat konsumen di Kota Mataram. Ayu, salah seorang warga Mataram, mengeluhkan sulitnya menemukan beras di rak-rak minimarket modern seperti Indomaret dan Alfamart yang biasanya menjadi langganan tempatnya berbelanja.
“Kenapa beras menghilang dari raknya?" keluhnya. (chi)
Editor : Prihadi Zoldic
Sumber : Liputan