LombokPost - Geliat penertiban reklame tak berizin dan penunggak pajak yang gencar dilakukan di Kota Mataram membawa dampak langsung pada target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Deretan papan reklame dan baliho nakal yang terpaksa ditebang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sepanjang tahun ini menjadi salah satu faktor utama penyesuaian target pajak reklame.
“Banyak yang sudah dipotong. Ada 10 reklame,” kata Kepala Dinas PUPR Kota Mataram Lale Widiahning.
Lale mengungkapkan, pembersihan dan pembongkaran sejumlah titik reklame secara otomatis mengurangi potensi perolehan retribusi. Langkah tegas ini terpaksa diambil lantaran banyak reklame di lapangan yang berdiri tanpa izin, mangkir dari kewajiban pajak, hingga baliho-baliho usang peninggalan masa lalu yang terbengkalai tanpa pemilik yang jelas. Seperti reklame yang kantor advertisingnya berasal dari luar daerah, potensi tersebut kerap ditinggalkan.
“Kalau dia penyegelan itu tidak diindahkan, ya sudah tinggal kita ada ababa potong, ya potong,” katanya.
Lale menjelaskan, sebelum eksekusi pemotongan atau penebangan dilakukan, pihaknya bersama tim gabungan tetap mengedepankan prosedur bertahap. Mulai dari pemberian peringatan pertama, kedua, hingga ketiga. Kendati demikian, untuk reklame berukuran besar milik perusahaan yang ditinggalkan pemiliknya, pihak PUPR tidak ragu mengambil tindakan eksekusi di lapangan. Sebagai contoh, Dinas PUPR baru-baru ini telah mengeksekusi pemotongan reklame depan kantor PT TUN.
Baca Juga: Pajak Reklame Bakal Disesuaikan Berdasarkan Zonasi
“Contoh yang kita tebang-tebang ini kan, makanya jangan hanya terfokus pada reklame yang berdiri dan permanen,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Lale memaparkan persoalan sektor reklame ini tidak hanya sebatas pada objek permanen yang berdiri kokoh. Melainkan juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan reklame insidentil seperti event tertentu. Pendapatan dari sektor ini sangat bergantung pada ada atau tidaknya event serta pihak ketiga yang ingin menaruh iklan. Ketika reklame insidentil tersebut minim atau bahkan tidak ada, otomatis berdampak langsung terhadap penurunan pundi-pundi PAD.
“Karena itu, kalau misalnya insidentil ini tidak ada atau nyaris hanya satu dua per tahun, ya tentu PAD kita juga akan menurun dari sana,” terangnya.
Ia menambahkan, dalam penertiban ini Dinas PUPR tidak bekerja sendiri, melainkan berkoordinasi erat dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selaku instansi yang mengeluarkan izin dan mengelola uang jaminan bongkar. Jika pemilik tidak membongkar sendiri reklamenya, biaya pembongkaran yang dilakukan oleh tim pemerintah nantinya bisa diklaim atau dibebankan kepada yang bersangkutan.
Baca Juga: Dilema KLA Nindya dan Pajak Reklame, Pemkot Mataram Terapkan Jalan Tengah Zonasi Iklan Rokok
Sebelumnya, Kepala BKD Kota Mataram M. Ramayoga mengatakan, mengenai target PAD pun, Pemkot melakukan optimalisasi. Salah satunya penyesuaian tarif pajak reklame dengan zonasi. Meski begitu, target PAD pun juga disesuaikan.
“Dari awalnya di APBD 2026 target Rp 6 miliar, sekarang turun jadi Rp 5 miliar,” terangnya.
Editor : Pujo Nugroho
Sumber : Liputan