LombokPost – Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,03 persen pada 2027 tidak cukup hanya dikejar melalui geliat perdagangan dan jasa. DPRD Kota Mataram meminta pemerintah memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.
“Terutama peningkatan daya beli, terbukanya peluang usaha, dan berkurangnya tekanan biaya hidup,” kata Ketua DPRD Kota Mataram Abdul Malik, Minggu (25/10).
Sebab, pertumbuhan ekonomi semestinya tidak berhenti sebagai angka statistik. Namun tercermin dalam kondisi ekonomi rumah tangga.
Malik mengatakan, pihaknya mendukung target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah daerah. Namun, pencapaian target tersebut harus dibarengi berbagai inovasi dan terobosan.
“Pada posisi kami, target itu merupakan cita-cita pemerintah. Kami tentu mengamini dan mendukung, sembari memastikan pelaksanaannya sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar tersebut menilai, perkembangan sektor perdagangan dan jasa menjadi modal penting. Mendorong aktivitas ekonomi di ibu kota Provinsi NTB.
Meski demikian, potensi tersebut perlu diterjemahkan menjadi kebijakan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Memperluas kesempatan kerja dan memperkuat aktivitas usaha lokal.
Menurut Malik, DPRD akan membahas berbagai langkah strategis bersama pemerintah daerah. Mulai dari peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penguatan pertumbuhan ekonomi, hingga penanganan persoalan sosial.
Baca Juga: Meriah! Pawai Ta'aruf Buka Gelaran STQH XXIX Mataram di Karang Genteng
Pembahasan itu diperlukan agar kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian indikator makro. Namun menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Peningkatan PAD, misalnya, perlu berjalan seiring dengan perbaikan kualitas pelayanan publik dan penciptaan iklim usaha. Sementara itu, pengembangan sektor perdagangan dan jasa perlu memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berkembang.
Dengan begitu, perputaran ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada usaha berskala besar. Namun menjangkau pedagang kecil dan pekerja informal.
Malik menegaskan, ukuran keberhasilan pembangunan tidak semata-mata terletak pada tingginya pertumbuhan ekonomi. Kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, menjaga keberlangsungan usaha, serta memperoleh penghasilan yang layak perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Jangan sampai angka pertumbuhan meningkat, tetapi masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tegasnya.
Persoalan daya beli menjadi catatan penting di tengah dinamika harga kebutuhan pokok. Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair sebelumnya mengingatkan pertumbuhan ekonomi tidak akan bermakna apabila masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar akibat harga yang tidak terkendali.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan memiliki makna apabila masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok akibat harga yang tidak terkendali,” katanya.
Editor : Lalu Mohammad ZaenudinSumber : Liputan Berita Lombok Post