LombokPost - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram untuk membangun kolam retensi di kawasan Lingkar Selatan untuk mengatasi persoalan banjir dipastikan tertunda. Proyek pengendali banjir tersebut terkendala masalah pembebasan lahan yang hingga kini belum tuntas.
“Kemarin desain kita sudah bikin, tetapi belum pembebasan lahan. Lagi sedikit, yang belum itu,” kata Kepala Dinas PUPR Kota Mataram Lale Widiahning.
Lale mengatakan, desain teknis untuk kolam retensi sebenarnya sudah rampung dikerjakan secara mandiri tanpa biaya konsultan pihak ketiga. Namun, eksekusi pembangunan terhalang akibat masih adanya bidang tanah milik warga seluas sekitar empat are yang belum dibebaskan.
Baca Juga: Urai Masalah Lahan Proyek Kolam Retensi Amahami, Pemkot Bima Gandeng Jaksa hingga BPN
Ia menjelaskan, tanah seluas empat are tersebut berada tepat di titik tengah lokasi rencana pembangunan kolam dan dimiliki oleh dua orang warga yang berbeda. Pihaknya menyebutkan bahwa pemilik lahan hingga saat ini belum bersedia melepaskan tanahnya.
"Jadi enggak bisa kita buat karena lahannya itu tepat di tengah kolam retensi yang kita siapkan," tegasnya.
Meski demikian, Dinas PUPR belum mengkategorikan proyek ini sebagai kegagalan total. Pihaknya masih menunggu koordinasi lanjutan dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram selaku instansi yang berwenang dalam proses pengadaan dan pembebasan lahan.
"Kita tunggu dulu dari BKD, apakah bisa ada nego untuk pemilik lahan ini mau melepas lahannya," ungkapnya.
Terkait kebutuhan anggaran, Dinas PUPR memperkirakan proyek kolam retensi ini membutuhkan dana sekitar Rp 4 miliar hingga Rp 6 miliar jika ingin dibangun secara permanen. Meski demikian, realisasi anggaran tersebut sangat bergantung pada ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta keberhasilan pembebasan sisa lahan.
Baca Juga: Eks Kantor Bupati Bima Bakal Jadi Lokasi Pembuangan Material Proyek Kolam Retensi
Sebelumnya, Pemkot telah menetapkan lokasi kolam retensi di atas lahan milik pemkot sendiri. Tepatnya di samping Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan. Lokasi tersebut awalnya disiapkan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL), namun dialihfungsikan demi menanggulangi banjir.
"Awalnya memang kita gunakan untuk relokasi PKL, tapi kita jadikan itu sebagai kolam retensi," jelasnya.
Secara teknis, kolam retensi ini berfungsi sebagai penampung sementara air sekaligus pengendali aliran air ke wilayah barat. Lale meyakini keberadaan kolam retensi dapat meminimalisir genangan air di kawasan Lingkar Selatan saat diguyur hujan lebat.
"Paling tidak ditampung dulu di sana. Ketika petani membutuhkan, baru kita alirkan sedikit demi sedikit," pungkasnya.
Editor : Prihadi ZoldicSumber : Liputan