Mereka juga bekerja sama dengan UPT Kementerian LHK di NTB untuk sama-sama mengawasi dan mencegah kebakaran. ”Kita punya satelit Lapan yang bisa diakses untuk mengetahui titik api atau hotspot di kawasan hutan,” ujarnya.
Sementara kebakaran di kawasan hutan diawasi satgas dari polres masing-masing daerah. Hal itu sesuai perintah presiden langsung agar kebakaran hutan bisa ditekan. Untungnya, hingga saat ini belum ada kebakaran di dalam kawasan hutan. ”Beberapa kasus masih di luar kawasan, di ladang-ladang orang,” kata mantan Kepala KPH Rinjani Barat ini.
Termasuk kebakaran lahan di Kabupaten Dompu awal pekan lalu. Itu terjadi di luar kawasan hutan. Warga membakar lahan untuk membuka ladang bagi tanaman semusim.
Meski demikian, patroli gabungan saat ini intens dilakukan. Jangan sampai kebakaran hutan kembali terjadi. ”Masalah kebakaran hutan dan lahan itu menjadi atensi khusus pak presiden,” ujarnya.
Sehingga, pencegahan kebakaran hutan di daerah melibatkan TNI dan Polri di seluruh daerah di Indonesia. Presiden secara tegas meminta agar tidak ada lagi kebakaran hutan. ”Di tingkat kabupaten sudah dibentuk satgasnya yang diketuai polres-polres,” jelas Madani.
Sebelumnya, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah meminta kesadaran warga untuk menjaga kelestarian lingkungan. Termasuk dalam pemanfaatan lahan, jangan sampai melakukan tindakan yang dapat merusak. ”Kita akan terus sosialisasikan dan mengedepankan upaya edukatif agar kesadaran ini terbangun,” ujarnya.
Demikian juga untuk penebangan liar. Selain pendekatan hukum, pemerintah akan mengedepankan pendekatan pemberdayaan. Warga yang hidup di lingkar hutan akan dibina supaya sama-sama menjaga kelestarian hutan. (ili/r5)
Editor : Baiq Farida