Tugas utama Budi tentu saja mengatasi pandemi Covid-19. Dia tidak banyak berbicara mengenai teknisnya. Melainkan hanya menyatakan bahwa Kemenkes tidak bisa sendirian mengatasi pandemi. ’’Kita harus melakukannya secara inklusif,’’ terangnya. Harus ada gerakan bersama seluruh masyarakat Indonesia.
Menurut dia, gerakan bersama seluruh elemen masyarakat menjadi kunci bagi penguatan di berbagai sektor Kesehatan. Mulai dari membangun sistem layanan Kesehatan publik yang kuat dan siap mengatasi problem virus SARS-CoV-2.
Selain itu, juga bsia mempersiapkan sistem layanan kesehatan publik yang siap, kuat, dan mumpuni. ’’Agar generasi sesudah kita bsia menghadapi SARS-VoV-3, SARS-CoV-4, yang kita tidak tahu kapan datangnya,’’ tambah mantan wakil Menteri BUMN itu.
Sebelumnya, Budi sebelumnya menyatakan bahwa kepemimpinan di sektor kesehatan belum optimal. Opini itu diutarakannya dalam diskusi pakar yang diselanggarakan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) pada Jumat lalu (18/12).
”Sektor ekonomi bergerak cepat karena kami sudah mengalami tiga krisis ekonomi. Tetapi krisis ekonomi saat ini disebabkan oleh krisis kesehatan,” ujarnya. Hal ini membuat respon kebijakan yang diterapkan seharusnya berbeda dari respon kebijakan terhadap krisis ekonomi. Maka dari itu sektor kesehatan harus menjadi yang terdepan bukan orang ekonomi.
Dalam menghadapi pandemi ini, CISDI mendorong Budi untuk melakukan reformasi layanan kesehatan primer serta terus menegakkan upaya tes, lacak kasus, pengobatan, dan isolasi sebagai jalan keluar pandemi. Direktur Kebijakan CISDI Olivia Herlinda menyatakan sepakat dengan Budi. Menurutnya sektor kesehatan harus menjadi yang terdepan dalam penanganan pandemi. ”Menteri Kesehatan harus bisa mengambil alih kepemimpinan secara nasional,” ujarnya kemarin.
Untuk itu perlu ada reformasi sistem kesehatan termasuk penguatan layanan kesehatan primer untuk mendorong tidak hanya kesiapan faskes dan distribusi vaksin. Selain itu juga menegakkan surveilans. Selain itu juga perkuat test, trace, treatment (3T) serta upaya promotif dan pencegahan di tingkat komunitas dan individual. ”Yang tidak kalah penting, kesiapan logistik dan penerimaan masyarakat terhadap vaksin juga harus diharap secara serius,” ucapnya.
Dia berharap dapat melihat perspektif kesiapan sistem sebagai sebuah upaya integral dalam menyelesaikan permasalahan pandemi. ”Artinya, transformasi puskesmas dan perspektif kesehatan masyarakat perlu segera diperkuat,” katanya. Selain itu, dia juga meminta menkes baru juga menetapkan indikator yang jelas sesegera mungkin khususnya terkait penurunan jumlah orang sakit dan orang tertular. Indikator ini nantinya akan melindungi tenaga kesehatan dan mampu mengurangi beban kesehatan.
Sementara itu Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan bahwa tidak apa-apa seorang menteri kesehatan tidak berlatar belakang dokter. Sebab yang dibutuhkan adalah ranah menejerial. ”Apalagi sebentar lagi ada vaksin Covid-19. Diharapkan Pak Budi ini bisa memetakan kebutuhan dananya berapa dan menejerial yang lain,” katanya kemarin.
Selain itu, BPJS Kesehatan menurutnya menjadi isu yang tidak boleh ditinggalkan oleh Budi. Ada berbagai permasalahan yang ada dalam layanan jaminan kesehatan nasional (JKN). Kemenkes dan BPJS Kesehatan harus sering duduk bareng. Sehingga aturan yang ada tidak bertabrakan dan membantu satu sama lain.
Selain itu, dalam JKN ini Kemenkes juga harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) kesehatan dan fasilitas kesehatan yang mumpuni juga. Ini harus berbarengan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik. ”Adanya pandemi ini sebagai kaca bahwa layanan telemedicine bisa dilakukan dan dijaminkan BPJS Kesehatan,” katanya.
Timboel juga mengingatkan bahwa tahun depan ada kemungkinan ledakan penyakit. Sebab tahun ini banyak yang membutuhkan layanan kesehatan namun memilih menunda karena takut tertular Covid-19. Untuk itu harus ada antisipasi dari Kemenkes. (lyn/byu/JPG/r6) Editor : Administrator