Munculnya nama Agus Fatoni tidak lepas dari kabar Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (BPNR) DPRD NTB yang akan mengusulkan nama tersebut. Hal itu kemudian dikonfirmasi langsung anggota DPRD NTB sekaligus Ketua Fraksi BPNR H Ruslan Turmuzi.
Konfirmasi langsung oleh elite PDI Perjuangan NTB itu mendapat respons dari Koordinator Presidium KAHMI NTB HL Winengan. Ia tak yakin bila nama itu merupakan ide dan sikap resmi PDI Perjuangan NTB. Winengan mengaku tahu betul bagaimana sikap Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H Rachmat Hidayat yang sangat getol dalam menunjukkan sikap kedaerahannya yang tinggi. “Saya tahu betul apa yang diperjuangkan oleh paman saya Rachmat Hidayat, beliau adalah pejuang orang Sasak,” ujarnya.
Menurutnya, pernyataan Ruslan Turmuzi tidak linier dengan sikap politik yang ditunjukkan ketua DPD PDI Perjuangan NTB. “Nggak mungkin (Rachmat Hidayat, Red) akan mengusulkan orang luar (NTB) untuk jadi Pj gubernur (NTB),” yakinnya.
Bila alasan mendukung Agus Fatoni karena keadaan fiskal daerah NTB yang tengah terbata-bata oleh utang hingga potensi defisit hingga Rp 1,3 triliun, masih bisa diperdebatkan. Menurutnya utang daerah yang belum lunas titik tekannya lebih pada politik anggaran. “Politik anggaran itu ada di tiga sisi, pertama ada di gubernur, wakil gubernur, dan DPR,” urainya.
Selanjutnya apa pun hasil dari politik anggaran -- termasuk berutang -- secara teknis akan diterjemahkan oleh tim manajemen anggaran dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Jadi apapun keputusan politik anggaran, itu yang dilaksanakan (TAPD),” paparnya.
Begitu pun dalam hal melunasi utang. Maka kuncinya ada pada komitmen politik mereka. Andai disepakati untuk melunasi utang, maka TAPD selanjutnya menyiapkan langkah teknis untuk mengerahkan seluruh sumber daya membayar semuanya.
“Akan tetapi, misalnya kalau mengusulkan orang luar jadi Pj gubernur yang tidak memahami daerah ini, akan sulit beradaptasi dengan daerah ini,” ujarnya.
KAHMI NTB memandang, kata Winengan, bahwa pemerintah pusat akan menjadikan semua itu sebagai bahan pertimbangan. “Di sisi lain Dirjen Keuangan Daerah itu adalah orang yang sangat penting bagi kementerian,” paparnya.
Menurutnya tenaga dan pikiran Agus Fatoni dalam pandangan Winengan lebih dibutuhkan untuk mengurai persoalan yang ada di daerah-daerah dengan jangkauan yang lebih luas..
Sementara itu, ditanya pandangan KAHMI NTB terkait Pj Gubernur, Winengan mengatakan siapa saja didukung dengan catatan sesuai dengan ketentuan yang ada. “Yang penting sesuai regulasi,” tekannya.
Meski demikian ia menitikberatkan pada sosok putra daerah. Sebelumnya, kemunculan nama Agus Fatoni dibenarkan Ruslan Turmuzi. Bahkan dalam mekanisme usulan di internal DPRD NTB untuk disampaikan pada Kemendagri pihaknya akan mengusulkan nama tersebut. “NTB saat ini butuh sosok seperti pak Agus Fatoni yang mengerti sepenuhnya pengelolaan anggaran daerah di tengah situasi APBD kita yang tahun 2022 saja berpotensi defisit hingga Rp 1,3 triliun,” katanya. (zad/r2) Editor : Administrator