LombokPost-Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy angkat bicara mengenai isu pecahnya kongsi di kabinet. Dia menampik isu tersebut. Tak hadirnya sejumlah menteri teknis dalam beberapa kegiatan Jokowi pun diminta olehnya tak diartikan sebagai perpecahan dan sengaja tak diikutsertakan.
Seperti diketahui, dalam penyaluran bansos Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tak pernah melibatkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Kemudian tak terlihatnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam peresmian Tol Tebing Tinggi-Indrapura dan Tol Indrapura-Kisaran di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Keduanya diduga tak dilibatkan lantaran diduga tak sejalan dengan Jokowi terkait dukungan politik presiden.
Muhadjir mengatakan, Jokowi memahami menteri-menterinya memiliki urusan lain. Sehingga tak perlu selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan Jokowi.
”Kalau soal kenapa Bu Risma tidak mendampingi selalu, Bu Risma kan juga punya program. Dan presiden tidak mengharuskan menteri teknis mendampingi. Satu, dua kali saja, termasuk saya. Saya sebagai Menko mestinya harus dengan beliau, tapi beliau paham menteri-menteri punya urusan,” paparnya ditemui di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (7/2).
Dia menegaskan, secara konseptual dan struktural, Risma sebagai Mensos tentu banyak terlibat dalam penyaluran bansos. Mengingat, semua data penerima bansos dikelola oleh Kemensos melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Termasuk, soal anggarannya. Namun, saat ini, diketahui jika Risma pun tengah sibuk mendorong salah satu program unggulannya yakni Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena) dalam upaya pengentasan kemiskinan.
”Beliau saya lihat sedang gencar-gencarnya mendorong itu. Pena itu Pahlawan Ekonomi Nusantara. Jadi, keren itu program Bu Risma sekarang,” kata Mantan Mendikbud tersebut.
Namun untuk CBP, lanjut dia, memang menggunakan data program percepatan pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). Hal itu merujuk pada Inpres nomor 4 tahun 2022. Di mana, jumlah penerima 22.400 ribu keluarga penerima manfaat. Untuk penyaluran diserahkan pada badan pangan nasional, dengan penyedianya bulog.
”Memang diperintahkan oleh presiden, Kemenko PMK sebagai penanggung jawab. Jadi langsung, tidak melalui Kemensos,” jelasnya.
Dia turut menampik jika CBP sengaja disalurkan dalam rangka pemilu. Apalagi, saat ini, kondisi tengah aman tanpa ada gejolak pangan. ”Justru bansos ini agar jangan sampai ada gejolak. ini Untuk antisipasi situasi darurat. Dan ini bukan hanya di Indonesia, beras di dunia juga sasah. Mau impor saja susah,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Muhadjir turut menepis isu dirinya mundur dari kabinet menyusul Mahfud MD. Sambil guyon, ia mengatakan, isu tersebut tidak benar. ”Saya itu jangankan mundur. Kalau kata Gus Dur, maju aja susah harus dituntun, bagaimana mundur,” ungkapnya. (jpg/r5)