Minggu Tenang Kampanye Masyarakat Disuguhkan Film Dokumenter Tentang Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Dirty Vote

Tangkapan Layar bertuliskan Dirty Vote yang diambil dari trailer Film Dokumenter Dirty Vote.

LombokPost-Hari pertama minggu tenang kampanye, masyarakat Indonesia mendapat tontonan film dokumenter yang menarik untuk ditonton.

Film dokumenter Dirty Vote yang disutradarai Dandhy Laksono resmi rilis di akun YouTube PSHK Indonesia, Minggu, 11 Februari.

Film ini berisi tiga pandangan dari ahli hukum tata negara antara lain, Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar. Secara bergantian ketiganya mengulas soal dugaan kecurangan di balik layar Pilpres 2024.

"Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi," demikian keterangan resmi terkait peluncuran dokumenter tersebut, Minggu (11/2/2024).

Menurut Bivitri, Dirty Vote merupakan sebuah film dan rekaman sejarah betapa rusaknya demokrasi yang sudah terjadi di Indonesia.

Dia menjelaskan bahwa Dirty Vote bercerita tentang dua hal, pertama tentang demokrasi yang tidak bisa dimaknai sebatas terlaksananya Pemilu.

"Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi," katanya.

Salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) itu mengingatkan, sikap publik menjadi penting dalam sejarah ini.

Apakah praktik lancung ini akan didiamkan sehingga demokrasi yang berorientasi kekuasaan belaka akan menjadi normal yang baru?

Baca Juga: Kanye West Sebut Taylor Swift di Lagu Barunya Yang Berjudul 'Carnival'

“Atau kita bersuara lantang dan bertindak agar republik yang kita cita-citakan terus hidup dan bertumbuh. Pilihan Anda menentukan,” katanya.

Di scene awal dokumenter, mengulas Pilpres 2024 berjalan satu putaran. Pasangan Prabowo-Gibran hari ini optimis bahwa pilpres akan dimenangkan satu putaran dengan didukung berbagai hasil survei yang ada. Bila dijalankan dua putaran maka memunculkan risiko kelahan bagi pasangan 02 ini.

Kemudian, muncul juga gerakan empat jari yang menitik beratkan pada penggabungan kekuatan antara 01, Anies Baswedan-Muhaimin serta 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk mengalahkan 02.

Lebih lanjut, dokumenter berdurasi 1 jam 57 menit ini juga mengulas persebaran wilayah yang menjadi 'kandang' masing-masing pasangan kontestan Pilpres 2024.

Misalnya di Pulau Jawa dengan 115 juta suara pemilih dengan sebaran 6 provinsi. Kemudian di Pulau Sumatera dengan 10 provinsi.

Pada Pilpres 2014 lalu, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin memenangkan pemilih di tujuh provinsi. Sedangkan rivalnya, Prabowo-Hatta Rajasa unggul hanya di tiga provinsi.

Kemudian di Pilpres 2019, petahan Jokowi hanya memenangkan empat provinsi sedangkan Prabowo berhasil unggul di enam provinsi.

Selanjutnya juga mengulas oknum-oknum kepala daerah yang ikut terlibat dalam dugaan pelanggaran Pemilu 2024 dengan melakukan kampanye secara langsung.

Hal ini terlihat ketika salah satu kepala daerah yang memasukkan materi kampanye salah satu calon pasangan presiden di tengah-tengah masyarakat.

Topik selanjutnya dalam Dirty Vote ialah masalah bansos. Pada 2024 ini ada lonjakan pembagian bansos.

Bahkan, anggaran yang digelontorkan hampir menyentuh Rp500 triliun, jauh lebih tinggi dari anggaran selama pandemi COVID-19. Sebaran dan kecepatan bansos ini pun terbilang meroket jelang pemilu.

Film Dirty Vote pertama kali ditutup dengan kalimat dari Feri Amsari. Ia mengatakan bahwa desain kecurangan yang dibeberkan dalam film tak hanya direncanakan dalam satu malam.

"Semua rencana ini tidak didesain dalam semalam, juga tidak didesain sendirian. Sebagian besar rencana kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk mengakali Pemilu ini sebenarnya disusun bersama dengan pihak-pihak lain. Mereka adalah kekuatan yang selama 10 tahun terakhir berkuasa bersama," ujarnya di akhir film Dirty Vote, Minggu (11/2).

Baca Juga: Catatan Hari Pers Nasional 2024 Oleh: H Lalu Gita Ariadi : HPN dan Port to Port

Kemudian, kalimat penutup selanjutnya disampaikan Zainal Arifin Mochtar. Ia mengatakan bahwa desain kecurangan pemilu ini akhirnya akan menguntungkan satu pihak.

"Persaingan politik dan perebutan kekuasaan, desain kecurangan yang sudah disusun bareng-bareng ini akhirnya jatuh ke tangan satu pihak, yakni pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan di mana ia dapat menggerakkan aparatur dan anggaran," tegasnya.

Menurut Bivitri desain kecurangan itu biasa-biasa saja. Justru memalukan dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang culas dan tak tahan malu.

"Sebenarnya ini bukan rencana atau desain yang hebat-hebat amat. Skenario seperti ini dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya di banyak negara dan sepanjang sejarah," ungkapnya.

"Karena itu, untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini, tak perlu kepintaran atau kecerdasan. Yang diperlukan cuma dua, yakni mental culas dan tahan malu," tandas Bivitri.***

Editor : Alfian Yusni

Berita Terkait