LombokPost-Film dokumenter Dirty Vote yang dirilis pada Minggu lalu mendapat tanggapan dari Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dia menyebut apa yang ditampilkan di film itu masih terbilang ringan daripada kenyataannya.
”Mungkin baru 25 persen karena tidak mencakup kejadian di daerah-daerah, di kampung-kampung,” tuturnya seusai bertemu Anies Baswedan, Senin (12/2).
Dia mencontohkan kasus bagaimana bansos dibagikan. Lalu, bagaimana petugas mendatangi orang-orang.
JK menantang pihak yang menganggap film itu sebagai fitnah. ''Orang tersebut harus berani menunjukkan bagian mana dari film itu yang merupakan fitnah,'' tandasnya.
Menurut JK, Dirty Vote telah menyajikan data secara akurat.
JK menilai sutradara Dirty Vote masih sopan dalam menyajikan fakta-fakta kecurangan Pemilu 2024. ”Itu pun ada pihak yang marah. Bagaimana kalau dia tidak sopan?” tucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai film itu sebagai black movie dan merupakan bagian dari black campaign.
”Namanya juga black movie. (Dikeluarkan) pas minggu tenang akhir-akhir ini,” katanya.
Dia menyatakan pemilu sudah berjalan aman dan lancar sehingga tak perlu dibuat keruh. Airlangga meminta masyarakat mendorong pemilu yang sesuai dengan mekanisme. ”Jangan ada pemilu yang diganggu hal semacam itu,” ucapnya.
Terpisah, Badan Pengawas Pemilu merespons kritik yang disampaikan di Dirty Vote. Dalam film itu, Bawaslu dianggap gagal mengawasi jalannya pemilu yang adil. ”Alhamdulillah, silakan kritik kami. Proses sedang berjalan,” ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.
Dia membantah jika Bawaslu dianggap tidak bekerja. Bawaslu, kata dia, sudah melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
Baca Juga: Pj Gubernur NTB: Provinsi NTB Siap Laksanakan Pemilu 2024
”Tapi, tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silakan. Kami tidak bisa men-drive perspektif masyarakat,” imbuhnya.
Terkait munculnya film itu, Bagja menyebut sebagai hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Hal itu dilindungi konstitusi.
Namun, dia berharap hal-hal yang bisa memicu konflik lebih baik dihindarkan karena sekarang menjelang masa pemungutan suara.
Di sisi lain, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menolak berkomentar terkait film itu. Dia mengaku belum melihatnya sehingga tidak mau berpendapat. ’’Saya belum nonton,” ujarnya singkat.***
Editor : Alfian Yusni