LombokPost--Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran pemerintahan berpeluang mengubah besaran dana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/2), isu itu dibahas Presiden Prabowo Subianto bersama Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono serta Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dalam rapat terbatas pada Januari 2025, anggaran IKN untuk 2025–2029 sudah ditetapkan Rp 48 triliun. Kemudian pada 2025 saja, dialokasikan Rp 6,3 triliun.
Basuki mengatakan, saat ratas penetapan anggaran IKN, inpres efisiensi belum diterbitkan. Karena itu, pihaknya perlu memastikan ulang besarannya kepada menteri keuangan.
Basuki menjelaskan, sejauh ini anggaran yang ditetapkan masih sesuai pagu. Pada 2025, OIKN akan mendapat Rp 6,3 triliun. Bahkan, ada rencana Rp 8,1 triliun sebagai tambahan. Namun, dia akan bersurat ulang kepada Kementerian Keuangan.
Basuki menjelaskan, pembangunan sektor legislatif dan yudikatif di IKN belum bisa dimulai. Pasalnya, Presiden Prabowo tengah me-review ulang desainnya.
’’Desain bangunan legislatif yang terutama untuk sidang paripurnanya,’’ ujarnya. Saat ini review masih memasuki tahap finalisasi.
Ditemui seusai ratas, Menko AHY mengatakan, IKN tetap dilanjutkan. Namun, dia mengakui, ada sejumlah penyesuaian anggaran.
Pasalnya, saat ini terjadi keterbatasan anggaran. Di sisi lain, ada juga prioritas lain seperti swasembada pangan, energi, dan air.
’’Tidak berarti infrastruktur dinomorduakan,’’ ujarnya. Namun, sama seperti Basuki, AHY menyebut anggaran sejauh ini masih sesuai rencana.
Sementara itu, kemarin puluhan warga terdampak pembangunan Bandara IKN menggelar aksi unjuk rasa di kantor Badan Bank Tanah PPU.
Mereka menyampaikan aspirasi berkaitan dengan kejelasan pelaksanaan reforma agraria berupa redistribusi tanah di atas HPL Badan Bank Tanah PPU.
Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja menyampaikan, pihaknya sangat terbuka dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Namun, dalam implementasi reforma agraria sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 64/2021, Badan Bank Tanah hanya ditugasi untuk menyiapkan tanahnya.
’’Lahan tersebut sudah 100 persen siap. Bahkan, kami sudah mengeluarkan biaya untuk membuatkan badan jalan bagi subjek yang akan mendapatkan reforma. Sehingga, mereka bisa langsung memaksimalkan tanah tersebut untuk menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan,” jelas Parman dalam keterangan resmi.
Hingga saat ini, reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah PPU merupakan yang paling siap. Badan Bank Tanah telah menyiapkan tanah seluas kurang lebih 400 hektare untuk reforma agraria tahap I.
’’Ini menyasar warga yang terdampak pembangunan Bandara IKN dan jalan tol IKN seksi 5B,’’ terangnya. (far/idr/c7/oni/JPG/r5)
Editor : Kimda Farida