LombokPost-Persiapan retret atau pembekalan para kepala daerah (kada) terus berlangsung. Sebanyak 481 kada yang bakal dilantik besok (20/2) melakukan gladi bersih di kawasan Monas, Jakarta, Selasa (18/2). Dalam kesempatan itu, para kepala daerah terpilih diberi pengarahan terkait teknis pelantikan.
Sesuai rencana, para kepala daerah akan mengikuti pembekalan atau retret setelah pelantikan. Acara yang berlangsung pada 21–28 Februari itu bertempat di Magelang. Para kepala daerah akan menginap di dalam tenda.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, satu tenda akan diisi 3–4 kepala daerah. Disinggung soal pembiayaan yang dikritik banyak pihak, Bima berjanji pemerintah akan menekan seminimal mungkin. Namun, saat didesak berapa biaya yang dikeluarkan negara, dia enggan membeberkan. ”Belum ada (kisaran). Nanti lah kita sampaikan,” kata dia.
Baca Juga: BKD NTB: 282 Pelamar Tersingkir di Seleksi Administrasi PPPK Tahap II
Kritik ICW
Pelaksanaan retret kepala daerah terus menuai sorotan. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Ghaliya Putri Sjafrina menyebut, retret kepala daerah seharusnya ditiadakan. Sebab, kegiatan itu tidak berkaitan langsung dengan kepentingan publik seperti sektor pelayanan pendidikan, hukum, dan hak asasi manusia (HAM).
”Di tengah pemangkasan anggaran, ya seharusnya pemerintah meniadakan kegiatan-kegiatan yang minim manfaatnya,” kata Almas dalam diskusi daring Selasa (18/2).
Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan. Menurut dia, kegiatan itu tidak sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Apalagi, penguatan kapasitas kepala daerah sejatinya bisa dilakukan berdasar zona, tidak perlu mengumpulkan seluruh kepala daerah.
”Kalau hanya ingin mempelajari terkait dengan Asta Cita, saya rasa dengan konteks kedaerahan masing-masing bisa dilokalisir (berdasar zona, Red),” ujarnya dalam diskusi yang sama.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman juga menilai kegiatan retret tidak efisien. Acara seremonial itu bertentangan dengan semangat penghematan. Dalam praktiknya, bukan hanya APBN yang terimbas, melainkan juga daerah.
”Beban kepada kepala daerah terpilih. Mereka harus mengeluarkan ongkos perjalanan dan itu berlawanan dengan inpres,” ujarnya.
Sosok yang akrab disapa Arman itu menambahkan, jika tujuan retret untuk sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah, persoalannya tidak cukup diselesaikan melalui pembekalan. Sebab, persoalannya ada pada regulasi dan ego sektoral. Misalnya, ketidakharmonisan antara ketentuan di UU Pemda dan UU sektoral tertentu. ”Kenapa nggak hal ini yang disorot ketika ingin mengatasi hubungan pusat-daerah?” imbuhnya.
Arman juga menilai, ada kecenderungan pemerintah pusat ingin memperkuat kontrolnya kepada pemda. Dia mencontohkan, banyak program nasional yang memaksa pemda merealokasi anggarannya sebagai dukungan. Padahal, kepala daerah memiliki janji kampanye tersendiri. ”Pemda juga punya program prioritas. Bagaimana mungkin memindahkan alokasi prioritas daerah pada prioritas pusat,” katanya.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya menegaskan bahwa retret penting dilakukan. Selain menambah pemahaman kerja pemerintahan, kegiatan itu juga penting untuk membangun hubungan emosional antar-kepala daerah maupun dengan pusat. ”Penting untuk memahami tugas sebagai kepala daerah. Memahami program-program pusat dan membangun chemistry,” ujarnya.
Bima menekankan, hubungan pusat dan daerah akan ikut berperan dalam kesuksesan pemerintahan lima tahun mendatang. Karena itu, perlu ada kesamaan perspektif.
Mantan wali kota Bogor itu menjelaskan, dalam retret nanti, terbuka juga ruang dialog antara daerah dan pusat untuk membahas persoalan tertentu. Karena itu, dia menepis jika pusat dianggap memaksakan kehendak ke daerah. ”Itu akan bisa masuk dalam catatan untuk kemudian dicarikan solusinya. Jadi, ini adalah komunikasi dua arah, dialog dan interaktif,” ucapnya.
Baca Juga: Wanita Perekrut Calon PMI Ditangkap Polda NTB
Hadirkan 40 Pemateri
Ada sekitar 40 pemateri yang akan dihadirkan dalam retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Pemateri ini terdiri atas para menteri hingga mantan presiden.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menjadi salah satu yang masuk list tersebut. Dia mengaku dijadwalkan mengisi materi pada Selasa, 25 Februari 2025. ’’Semua menteri akan mengisi. Kepala BPS juga akan mengisi,” tuturnya ditemui seusai rapat soal data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) dengan BPS di Jakarta kemarin (18/2).
Menteri yang akrab disapa Cak Imin itu mengaku akan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan tupoksi kementeriannya. ’’Menyangkut tugas pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya.
Misalnya, mengenai DTSEN yang inpresnya baru saja ditandatangani pada awal Februari ini. Kepala daerah dinilai wajib tahu karena nantinya data tunggal itu berkaitan erat dengan penyaluran bansos hingga program pemberdayaan sosial lainnya. Termasuk mengenai tata cara updating data penerima dari usulan daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menjelaskan, selain Presiden Prabowo dan para menteri, ada juga pemateri dari jajaran pakar. Secara garis besar, lanjut dia, pembekalan terbagi dalam dua tema besar. Yakni, tema yang disiapkan Kemendagri berkaitan dengan pemerintahan dan tema dari Lembaga Ketahanan Nasional terkait kebangsaan.
Para menteri, lanjut dia, umumnya akan berbicara terkait program-program prioritas nasional. Misalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani berbicara soal efisiensi. Lalu, kepala Badan Gizi Nasional menjelaskan tentang program makan bergizi gratis dan menteri pertanian akan berbicara mengenai target-target swasembada pangan.
Bima menegaskan, pemateri diupayakan yang terbaik. Dia mencontohkan, jangan sampai menteri tidak bisa hadir dan hanya diwakilkan pejabat eselon I kementerian. ”Kami mengatur, mengondisikan agar menteri-menteri itu tidak digantikan,” imbuhnya.
Terkait wacana mantan presiden ikut memberikan materi, Bima belum bisa memastikan. Saat ini pihaknya masih mengatur jadwal yang cocok dengan para pihak. Dia menegaskan, retret ini diselenggarakan lantaran para kepala daerah memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Mulai pengusaha, budayawan, kiai, hingga selebriti. Karena itu, tidak semua punya pemahaman politik pemerintahan.
”Ini wajib. Dulu kami, kepala daerah, juga begitu. Satu bulan di Lemhannas, dua minggu juga di Kemendagri,” katanya.
Selama retret, para peserta akan diberi pemahaman mengenai tugas pokok kepala daerah. Kemudian, pemahaman dan pendalaman tentang Asta Cita Presiden. Dengan begitu, mereka paham soal target-target pemerintah dan bisa bersinergi dengan baik.
AGENDA RETRET KEPALA DAERAH
Lokasi: Akmil Magelang, Jawa Tengah
Waktu: 21–28 Februari 2025
Rencana Kegiatan
- Upacara/apel
- Baris-berbaris/kedisiplinan
- Team building
- Olahraga
- Penyampaian materi
Jenis Materi
- Wawasan kebangsaan
- Tugas pokok dan fungsi kepala daerah
- Pengelolaan anggaran
- Penyampaian visi/program prioritas nasional (MBG, swasembada, dll)
- Penjelasan program Asta Cita
- Geopolitik dan strategic
Sumber: Hasil reportase, diolah
(tyo/far/mia/c19/oni/JPG/r3)
Editor : Redaksi Lombok Post