LombokPost - Anggota DPR RI Dapil NTB 2 Pulau Lombok Sari Yuliati membela Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.
Pembelaan Anggota DPR RI Dapil NTB 2 Pulau Lombok Sari Yuliati atas Bahlil, dalam kapasitas Bahlil sebagai menteri ESDM terkait polemik tambang di Raja Ampat.
Melalui unggahan pada akun IG miliknya, Anggota DPR RI Dapil NTB 2 Pulau Lombok Sari Yuliati mengatakan, sedang ramainya pemberitaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, tersebar beberapa berita yang menyudutkan Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia.
Anggota DPR RI Dapil NTB 2 Pulau Lombok Sari Yuliati turut menyoroti beredarnya foto hasil editan AI tentang kerusakan lingkungan sehingga menyebabkan kebenaran yang simpang siur.
Dikatakan Anggota DPR RI Dapil NTB 2 Pulau Lombok Sari Yuliati, di Raja Ampat, terdapat zona tambang dan zona konservasi.
Menurut Anggota DPR RI Dapil NTB 2 Pulau Lombok Sari Yuliati, aktivitas tambang yang sedang ramai dibicarakan berada di Pulau Gag yang masuk dalam zona tambang.
"Berjarak sekitar 40 kilometer dari zona konservasi Piaynemo yang merupakan bagian dari gugusan “fam island”. tulis Anggota DPR RI Dapil NTB 2 Pulau Lombok Sari Yuliati apda akun IG miliknya.
Pulau Gag tegas Anggota DPR RI Dapil NTB 2 Pulau Lombok Sari Yuliati bukanlah destinasi wisata, melainkan wilayah dengan izin usaha pertambangan resmi yang dikelola oleh PT GAG Nikel.
Menurut Anggota DPR RI Dapil NTB 2 Pulau Lombok Sari Yuliati izin eksplorasi di pulau ini telah berlaku sejak 1998, dan ditetapkan sebagai IUP (Izin Usaha Pertambangan) sejak 2017 melalui keputusan IUP OP 430.K/30/DJB/2017 yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM kala itu Ignasius Jonan.
Secara geologi, Piaynemo adalah kawasan karst yang tersusun dari batu gamping, bukan jenis batuan yang mengandung nikel.
Sementara itu, nikel menurut Anggota DPR RI Dapil NTB 2 Pulau Lombok Sari Yuliati umumnya ditemukan di batuan ultrabasa seperti laterit atau peridotit.
Artinya, secara ilmiah menurut Anggota DPR RI Dapil NTB 2 Pulau Lombok Sari Yuliati wilayah seperti Piaynemo tidak memiliki potensi nikel dan tidak mungkin untuk ditambang.
"Kini, Kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel milik PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya yang izinnya dibuat oleh Menteri ESDM sebelumnya telah dihentikan sementara dan di evaluasi oleh Menteri Bahlil sebagai bentuk tanggung jawab Menteri Bahlil kepada Presiden Prabowo dan Rakyat Indonesia," tutup Anggota DPR RI Dapil NTB 2 Pulau Lombok Sari Yuliati. (yuk/r6)
Editor : Prihadi Zoldic