LombokPost - Gubernur Bali Wayan Koster tak tinggal diam melihat penggunaan tas kresek dan plastik sekali pakai makin merajalela di pasar tradisional.
Meski Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018 sudah lima tahun berlaku, nyatanya pasar tradisional masih jadi titik lemah.
"Penggunaan tas kresek meningkat, komitmen pasar tradisional malah menurun. Ini tidak bisa dibiarkan. Pengawasan harus ditekan lebih ketat," tegas Gubernue Bali saat memimpin rapat koordinasi Tim Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai (PSP) dan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS), Selasa (10/6).
Tim PSP dan PSBS yang terdiri atas 11 kelompok kerja dan 12 sektor, dikomandoi oleh 10 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Bali.
Mereka ditugaskan menyusun peta jalan, mencatat tahapan capaian, hingga melaporkan hasil kerja tiap bulan.
Menurut Gunernur Bali, keberhasilan pembatasan plastik sekali pakai sudah terasa di mal, hotel, restoran, dan pasar modern.
Tapi di pasar tradisional, masih banyak pedagang dan pembeli yang memakai tas kresek, sedotan plastik, hingga minuman botol kemasan plastik.
“Harus ada langkah tegas, tidak bisa lagi setengah-setengah. Dari desa, kecamatan, kabupaten sampai provinsi, semua harus satu arah,” ujarnya.
Koordinator tim, Luh Riniti Rahayu, menambahkan tantangan lain datang dari minimnya kesadaran masyarakat memilah sampah dari rumah.
Dari 716 desa dan kelurahan, hanya 290 yang memiliki TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah dengan konsep Reduce, Reuse, Recycle).
Bahkan dari jumlah itu, 90 persen TPS3R bermasalah dari sisi tata kelola, SDM, kapasitas, hingga anggaran.
Dari laporan Tim PSP-PSBS, timbulan harian sampah di Bali mencapai 3.436 ton. Sebanyak 17,25 persen di antaranya adalah sampah plastik, termasuk tas kresek.
“Perlu sinergi cepat. Bali harus bebas sampah plastik. Mari kita buktikan kerja nyata agar Bali tetap bersih, indah, dan lestari,” tutup Gubernur Bali. (***)
Editor : Alfian Yusni