LombokPost - Dalam rangka meningkatkan akses layanan pendidikan bagi anak putus sekolah (APS) dari sekolah menengah kejuruan (SMK).
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Gerakan 1.000 APS SMK Berdaya Lewat Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) di Jakarta, Senin (30/6).
Program ini diharapkan membuka harapan baru bagi APS untuk bisa mandiri dan berdaya saing melalui program PKK dan PKW.
Baca Juga: Rekomendasi Sekolah SD, SMP, SMA Terfavorit di Lombok, Cocok Jadi Tempat Pendidikan Terbaik Anak
Dengan tajuk “Kembali Berdaya, Kembali Bermakna”, program ini merupakan kolaborasi strategis antara Kemendikdasmen, pemerintah daerah, serta lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang ada di seluruh Indonesia untuk memberikan keterampilan kerja dan berwirausaha bagi anak putus sekolah menengah kejuruan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyatakan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan bermutu, termasuk mereka yang putus sekolah karena berbagai sebab.
“Langkah ini menjadi komitmen kami untuk mengaktifkan kembali pendidikan nonformal. Karena saat ini, yang dituntut adalah kompetensi keahlian tidak hanya ijazah. Program ini memberikan peluang lebih besar untuk anak putus sekolah dapat bersaing di dunia kerja maupun merintis usaha dan membuka lapangan pekerjaan,” kata Menteri Abdul Mu’ti.
Lebih lanjut, Abdul Mu’ti menyampaikan program ini sekaligus menjadi cara solutif untuk mengurangi angka pengangguran dan jumlah anak putus sekolah, khususnya dari SMK.
Oleh karena itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengajak seluruh pihak untuk mendukung dan menyukseskan program tersebut.
“Program PKK dan PKW juga bentuk partisipasi semesta dalam memastikan bahwa pendidikan benar-benar hadir untuk semua dan setiap anak Indonesia memiliki ruang untuk kembali berdaya dan kembali bermakna,” pesan Menteri Abdul Mu’ti.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, turut mengapresiasi inisiatif ini.
Dalam sambutannya, Hadrian menyebutkan bahwa kementerian memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kompetensi masyarakat.
Peran industri pun harus menjadi fokus dalam pelaksanaan program.
“Gerakan ini menjawab tantangan pengangguran dan menggerakan ekonomi lokal di daerah masing-masing. Oleh karena itu, hal ini menjadi prioritas dalam revitalisasi terutama link and match bersama industri dalam keberhasilan program,” ujar Hadrian.**
Editor : Pujo Nugroho