Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

Wow, DPR RI Puji Prinsip Government Pemprov Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal Pun Ungkap Rahasianya

Diwan Prima • Kamis, 10 Juli 2025 | 20:42 WIB
Foto bersama anggota DPR RI dan OPD Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB).
Foto bersama anggota DPR RI dan OPD Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB).

LombokPost - Prinsip Open Government atau pemerintahan terbuka yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan apresiasi oleh DPR RI.

Bahkan, DPR RI pun menilai bahwa prinsip Open Government Partnership (OGP) Pemprov NTB itu bisa menjadi contoh untuk Pemprov lain di Indonesia.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Panitia Kerja (Panja) OGP Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Habib Aboe Bakar Al-Hasbyi saat Kunjungan Kerja (Kunker) ke NTB, Rabu, 9 Juli 2025.

"Kita ingin tunjukkan kepada dunia bahwa kita mempunyai kemampuan OGP. Makanya, kita berharap pelaksanaan open government ini tidak berhenti di NTB saja. Tapi, semua daerah di Indonesia harus bisa mengikutinya," ujar Habib.

Habib menjelaskan, dengan menerapkan prinsip open government, menandakan Pemprov NTB sudah menjalankan pemerintahannya secara transparan, akuntabel dan partisipatif. 
 
"Saya mendorong pentingnya daerah menunjukkan kekayaan spesifiknya kepada publik," ujar Legislator dari Fraksi PKS itu.

Menanggapi hal itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan cara yang baik dalam penerapan open government tersebut.

Iqbal mengungkapkan, semangat kolaborasi menjadi kunci dalam membangun NTB ke depan, yang sejalan dengan prinsip open government tersebut.

Salah satu inisiatif yang akan diluncurkan adalah program "Desa Berdaya" bulan depan, yang berkonsep graduation.

"Konsepnya adalah graduation. Bagaimana mengeksplomasikan desa-desa yang mengalami kemiskinan ekstrem ini benar-benar sustainable, kemudian bisa berdiri di atas kakinya sendiri," jelas Iqbal. 

Pada dasarnya, Iqbal mengatakan bahwa tidak ada persoalan yang dihadapi oleh pemerintah-pemerintah daerah yang sama sekali baru.

"Pasti pemerintah daerah lain pernah menghadapinya dalam kondisi yang berbeda. Sehingga pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari skema Open Government Partnership ini akan banyak sekali," jelasnya.

Iqbal sendiri mengaku tidak perlu sampai harus satu tahun untuk mempelajari dan memahami persoalan di NTB.

"In sya Allah dalam lima bulan ini, saya melihat bahwa rekan saya di pemerintah provinsi NTB dan juga masyarakat NTB, NGO-NGO yang ada di NTB, mereka punya pemikiran yang banyak yang bisa kita tampung," paparnya. (r6)

Editor : Prihadi Zoldic
#Open Government Partnership #nusa tenggara barat #NTB