Hal ini disampaikannya menjelang peluncuran Sekolah Rakyat pada 14 Juli 2025 secara serentak di 100 titik seluruh Indonesia.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah untuk menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Maka dari itu, Mensos Saifullah Yusuf mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan data ataupun titipan kepentingan yang mencederai niat baik program ini.
"Jangan ada yang pura-pura miskin. Ini pesan Presiden (Prabowo Subianto) juga. Jadi jangan sampai ada KKN, jangan sampai ada titipan-titipan, jangan sampai ada bayar membayar," ujar Gus Ipul, seperti dikutip dari tayangan ANTARA TV, Minggu (13/7).
Sekolah Rakyat hanya diperuntukkan bagi warga yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN). Pemerintah telah menyiapkan sistem verifikasi berlapis, agar program pendidikan ini tepat sasaran.
“Maka itu kita buat mekanismenya, yang bisa sekolah di sini ini (Sekolah Rakyat) basis pertamanya adalah data dulu. Data yang dimiliki pemerintah berdasarkan inpres nomor 4 namanya DTSN,” jelasnya.
Setelah data diverifikasi, pendamping Kemensos akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi keluarga calon siswa. Jika terbukti berasal dari keluarga miskin ekstrem, maka proses koordinasi akan dilanjutkan ke Dinas Sosial (Dinsos) kabupaten atau kota untuk penetapan kelayakan.
“Lalu, kalau kemudian itu dianggap memenuhi syarat administrasi, dia misalnya miskin ekstrem. Memang dari keluarga yang tidak mampu akan berkoordinasi dengan dinas setempat, dinsos setempat,” ujar Gus Ipul.
Sekolah Rakyat 2025 akan dimulai dengan 9.755 siswa dari keluarga miskin di jenjang SD, SMP, dan SMA. Mereka akan dibimbing oleh 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidikan pendukung, serta menggunakan fasilitas milik Kementerian Sosial di berbagai wilayah sebagai gedung rintisan tahap awal.
Program Sekolah Rakyat menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem pendidikan inklusif berbasis keadilan sosial. Pemerintah ingin memastikan bahwa pendidikan gratis benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan.
Editor : Redaksi Lombok Post