LombokPost - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim implementasi tarif 32 persen yang dikenakan Amerika Serikat (AS) ke Indonesia ditunda selama proses negosiasi.
Dia juga membantah Indonesia terkena tambahan tarif 10 persen karena keterlibatan dalam BRICS.
Jadi, penundaan penerapan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah ada.
“Pertama, tambahan (tarif 10 persen karena Indonesia bergabung BRICS) itu tidak ada. Yang kedua, waktunya adalah kita sebut pause,” ungkap Airlangga, di Brussel, Belgia, seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden Minggu (13/7).
Airlangga berada di Brussel untuk mendampingi kunjungan Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, dia memimpin tim negosiasi Indonesia di Washington D.C. Di ibu kota AS itu dia dan tim menemui Menteri Perdagangan Howard Lutnick dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer.
Menurut dia, hasil usulan dan negosiasi dalam pertemuannya dengan Howard Lutnick dan Jamieson Greer sudah masuk proses lanjutan.
Setidaknya dalam tiga pekan ke depan sudah finalisasi. Saat mengumumkan besaran tarif resiprokal untuk Indonesia, Presiden AS Donald Trump menyebut kebijakan itu berlaku mulai 1 Agustus.
Biaya Tinggi
Dari Jakarta, analis pasar modal Hans Kwee menilai Indonesia sebenarnya telah mengajukan proposal yang sangat baik.
“Kita menunjukkan niat untuk membeli produk dari AS dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada nilai surplus perdagangan Indonesia terhadap AS,” kata Hans kepada Jawa Pos.
Namun, dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump meminta agar Indonesia melakukan investasi langsung di AS untuk membangun pabrik. Ini adalah permintaan yang, menurut Hans, kurang rasional. Di banyak kasus, negara maju justru yang berinvestasi di negara berkembang, bukan sebaliknya.
Sebab, biaya tenaga kerja di AS jauh lebih mahal dibandingkan Indonesia. Ketersediaan bahan baku juga tidak memadai di sana.
“Produk yang dihasilkan pun hanya bisa dikonsumsi di pasar domestik AS,” ungkap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta itu.
Melihat struktur ekspor Indonesia, kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya sekitar 19 sampai 20 persen. Dari total itu, ekspor ke AS sekitar 10 persen. Artinya, dampak langsung dari kebijakan tarif terhadap PDB hanya sekitar 2 persen.
Meski demikian, kalau Indonesia diterapkan tarif tinggi, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Salah satunya, banyak produk ekspor Indonesia ke AS berasal dari sektor padat karya. Seperti alas kaki, tekstil, elektronik, dan sepatu.
Artinya, lanjut Hans, jika tarif naik, industri tersebut akan terpukul. Bisa memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran, yang tentu bakal sangat merugikan ekonomi nasional.
“Dampak lain yang tak kalah penting adalah potensi pelemahan nilai tukar rupiah, akibat penurunan ekspor dan sentimen negatif pasar,” jelasnya.
Perjanjian Dagang
Dari Brussel, Indonesia akan menyelesaikan perundingan perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Itu dilakukan seiring pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa memiliki nilai perdagangan mencapai USD 30,1 miliar pada 2024. Neraca perdagangan antara keduanya juga tetap surplus bagi Indonesia, bahkan meningkat signifikan dari USD 2,5 miliar di 2023 menjadi USD 4,5 miliar per 2024.
Komoditas utama yang mendominasi ekspor Indonesia ke Uni Eropa adalah minyak kelapa sawit dan turunannya, bijih tembaga, fatty acids (oleokimia), produk alas kaki, bungkil kelapa, besi baja, lemak cokelat dan kopra, serta produk berbasis karet dan mesin. Studi CSIS pada 2021 dan Sustainability Impact Assessment oleh Komisi Eropa di 2020 memperkuat optimisme terhadap manfaat ekonomi IEU-CEPA bagi Indonesia.
Mereka memproyeksi PDB Indonesia akan tumbuh sebesar 0,19 persen dengan tambahan pendapatan nasional mencapai USD 2,8 miliar. Serta, ekspor Indonesia berpotensi meningkat hingga 57,76 persen dalam tiga tahun ke depan.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menilai Uni Eropa pasar dagang alternatif bagi Indonesia. Bahkan, potensi pasar di kawasan tersebut jauh lebih besar dibandingkan AS.
“Hingga saat ini Uni Eropa tercatat mengimpor barang-barang dari seluruh dunia dengan nilai mencapai USD 6,6 triliun. Sedangkan, nilai impor AS hanya sekitar USD 3,3 triliun,” katanya, juga dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden. (han/ttg/JPG/r3)
Editor : Siti Aeny Maryam