Lombok Post - Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) telah berlangsung untuk menyambut siswa pada tahun ajaran baru, termasuk di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Bogor.
Dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pihaknya turut berperan dalam penataan kelembagaan dan pemenuhan kebutuhan guru.
“Kami terus memastikan agar peran ini dapat kita jalankan dengan baik,” ujar Menteri Rini, Senin (14/7).
Baca Juga: Disdik Kota Mataram Bakal Ubah Nama Sekolah Berdasarkan Tahun Berdiri
Dukungan ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menjelaskan berdirinya sekolah ini adalah cara cepat pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan.
“Oleh karena itu, sekolah rakyat adalah gagasan amat sangat strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan. Semua kementerian terlibat, semua bergerak cepat,” ujar Muhaimin.
Baca Juga: SMPN 10 Mataram Bentuk Kader Remaja Anti Narkoba pada MPLS
Sekolah Rakyat yang berlokasi di Sentra Terpadu Inten Soewono ini memiliki jumlah siswa sebesar empat rombongan belajar dengan 100 siswa. Secara umum Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis berbasis asrama yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Tujuan utamanya adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas. Program ini merupakan inisiatif pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua kalangan, khususnya mereka yang kurang mampu.
Kini sudah ada 100 titik Sekola Rakyat. Dari 100 sekolah tersebut, terdiri atas 32 Sekolah Rakyat Menengah Pertama, 44 Sekolah Rakyat Menengah Atas, dan 24 Sekolah Rakyat Terintegrasi. Dalam mendukung pelaksanaan belajar mengajar di Sekolah Rakyat, Kementerian PANRB berperan dalam menetapkan kebutuhan dan formasi guru.
Baca Juga: Kementerian PU Gelontorkan Rp 300 M Bangun Sekolah Rakyat di Kuripan Tahun Ini
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, rekrutmen sekolah rakyat tanpa ada tes akademik. Namun didasarkan pada kondisi sosial ekonomi keluarga yang termasuk miskin dan miskin ekstrem. Sistem sekolah yang berasrama ini membangun kebiasaan positif, serta membangun rasa bangga sebagai bangsa Indonesia.
“Sekolah Rakyat membekali peserta didik dengan kurikulum nasional, kurikulum khusus, dan kearifan lokal. Serta membekali siswa dengan life skill,” pungkas Saifullah.
Editor : Redaksi Lombok Post