Namun, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menegaskan bahwa haji jalur laut hingga saat ini belum masuk dalam pembahasan resmi ataupun agenda kelembagaan.
Tenaga Ahli BP Haji, Ichsan Marsha, menekankan bahwa ide penggunaan kapal laut untuk haji yang dilontarkan Menag sah-sah saja, tetapi belum menjadi prioritas pembahasan BP Haji.
“Terkait wacana kapal laut ini kami mencermati memang pernyataan yang disampaikan oleh Pak Menteri Nasaruddin Umar, tentu ini sah-sah saja sebelum BP Haji menerima amanah sebagai penyelenggara haji berikutnya... termasuk kami di BP Haji belum ada diskusi-diskusi penyelenggaraan haji menggunakan kapal laut sebagai salah satu alternatif,” ujar Ichsan kepada JawaPos.com, Senin (14/7).
Menurut Ichsan, penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar soal teknis transportasi, tapi harus dikaji secara menyeluruh, termasuk aspek keamanan, kenyamanan, layanan ibadah, dan tata kelola jamaah.
“Kalau bicara soal penyelenggaraan haji tentu ini bukan semata soal teknis transportasi, tapi juga menyangkut bagaimana layanan ibadah, keamanan, kenyamanan dan keselamatan, serta kelayakan tata kelola secara menyeluruh bagi jamaah haji Indonesia,” jelasnya.
BP Haji saat ini fokus pada transformasi total haji 2026, seiring dengan evaluasi penyelenggaraan haji 2025. Hal ini dilakukan dalam rangka menyiapkan sistem yang lebih modern, efisien, dan terstruktur menyambut alih kewenangan dari Kemenag ke BP Haji.
“Terlebih saat ini BP Haji tengah fokus untuk menyiapkan transformasi berbagai instrumen penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang tentu berangkat dari catatan-catatan dan evaluasi dari penyelenggaraan haji 2025,” lanjut Ichsan.
Ia juga menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi tonggak baru karena seluruh pelaksanaan haji akan resmi menjadi tanggung jawab BP Haji berdasarkan revisi undang-undang yang saat ini dalam tahap finalisasi.
“Pelaksanaannya haji 2026 yang insya Allah menjadi tanggung jawab BP Haji, bukan lagi Kementerian Agama... menempatkan badan sebagai penyelenggara ibadah haji dan umrah untuk 2026 dan tahun-tahun berikutnya,” jelasnya.
Oleh karena itu, segala proses dan evaluasi penyelenggaraan haji 2025 menjadi fondasi penting dalam mempersiapkan perbaikan total layanan haji nasional ke depan.
“Tentu berangkat dari hal ini, penyelenggaraan haji 2025 untuk mempersiapkan perbaikan total di tahun berikutnya,” pungkasnya.
Editor : Redaksi Lombok Post