LombokPost - BPJS Kesehatan memastikan bahwa kondisi keuangan pada tahun ini tetap sehat.
Iuran yang dikumpulkan terus naik, bahkan pada 2024, nilainya tembus hingga Rp 165 triliun. Sementara, aset netonya mencapai Rp 49,52 triliun.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, kondisi keuangan lembaga yang dia pimpin sangat sehat.
”Kami bisa bayar klaim untuk tiga bulan,” katanya Senin (14/7). Sesuai dengan PP 53/2018, BPJS Kesehatan dinilai sehat ketika mempunyai tabungan yang bisa membayar 1,5 kali hingga 6 kali klaim.
Ghufron menegaskan bahwa tidak ada kekhawatiran soal keuangan BPJS Kesehatan.
Namun, untuk memperpanjang napas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pihaknya membutuhkan intervensi dari pemerintah. ”Kami sudah membuat beberapa skenario untuk mengatasi (jika ke depan defisit, Red),” ungkapnya.
Ada berbagai opsi yang dilakukan untuk menyelamatkan keuangan BPJS Kesehatan. Di antaranya menaikan iuran hingga mengkaji manfaat.
Namun, ketika ditanya lebih lanjut apakah ada kemungkinan kenaikan iuran, Ghufron menyatakan bahwa lembaganya bukan penentu kebijakan ini. Karena, tarif iuran kepesertaan BPJS Kesehatan ditentukan pemerintah.
Peserta BPJS Kesehatan pada 2025 totalnya mencapai 280,2 juta jiwa. Artinya, 98 persen penduduk Indonesia menjadi peserta BPJS Kesehatan. Lalu, yang memanfaatkan layanan JKN untuk intervensi kesehatan ada 1,8 juta orang per hari. Sejauh ini, terdapat delapan penyakit yang menyedot biaya klaim besar atau katastropik.
”Dari 2023 ke 2024 naik Rp 4 triliun lebih (klaim katastropik),” ucap Ghufron.
Selain beban biaya penyakit katastropik, yang menjadi hambatan BPJS Kesehatan adalah adanya peserta yang tidak aktif iuran. Dari 280,2 juta peserta BPJS Kesehatan, sekitar 77,3 persen tidak aktif membayar iuran.
Menurut Ghufron, peserta yang tidak aktif biasanya karena mengganti jenis kepesertaan. Misal, karena sebelumnya menjadi peserta PBI, namun sudah tidak didaftarkan karena dianggap mampu, maka dia harus menjadi peserta BPJS dengan segmen lain. ”Tidak aktif itu bukan berarti tidak bisa akses. Saat lapor (ke kantor BPJS Kesehatan) bisa aktif,” ucapnya.
Untuk menjangkau peserta hingga ke pelosok daerah, BPJS Kesehatan telah menghadirkan layanan BPJS Keliling di 37.858 titik lokasi dengan menghasilkan 940.158 transaksi layanan. BPJS juga juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan satu atap melalui Mal Pelayanan Publik di 227 titik dan sudah menghasilkan 379.921 transaksi layanan hingga 2024.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir mengungkapkan, capaian kinerja BPJS Kesehatan pada 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan program JKN menuju fase maturitas atau dewasa. ”Pengelolaan program JKN yang mengusung prinsip good governance juga diawasi oleh banyak pihak, terlebih undang-undang mengamanahkan BPJS Kesehatan sebagai badan publik yang bertanggung jawab kepada Presiden,” ucapnya.
Kadir menambahkan, program JKN yang mulai berjalan sejak 1 Januari 2014 telah menjelma menjadi program strategis nasional yang berdampak besar terhadap pemerataan akses layanan kesehatan. ”Kinerja yang dicapai tahun ini bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang meningkatnya kepercayaan publik dan kualitas layanan yang diterima peserta JKN di seluruh Indonesia,” katanya. (lyn/aph/JPG/r3)
Editor : Siti Aeny Maryam