LombokPost - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepada Kejagung dan polisi memburu pengusaha yang membuat beras oplosan.
"Beras biasa dibilang beras premium harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran," kata Presiden Prabowo Subianto di acara Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025 di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Minggu, 20 Juli 2025.
"Ini saya telah minta Jaksa Agung dan Polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu,” tegas Presiden Prabowo.
Soalnya, akibat beras oplosan itu, negara mengalami kerugian Rp 100 triliun setiap tahunnya.
"Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah 100 triliun rupiah tiap tahun," ungkap Presiden Prabowo.
Padahal, Presiden Prabowo menambahkan, uang Rp 100 triliun itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat untuk negara.
“Anda bisa bayangkan 100 triliun rupiah kita bisa bikin apa. Mungkin kita hilangkan kemiskinan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara pun menyesalkan masih adanya pengusaha yang berani memanipulasi harga, dengan memasarkan beras biasa dengan label premium untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar.
Atas dasar itu, Presiden Prabowo pun meminta agar pengawasan distribusi pangan ditingkatkan.
Tujuannya, agar tidak ada lagi oknum yang tidak bertanggungjawab yang menyalahgunakannya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta pihak terkait untuk menyelidiki beras oplosan yang sudah beredar itu.
"Kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan," tegas Puan Maharani kepada wartawan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Juli 2025.
Puan menegaskan, peredaran beras oplosan itu perlu diusut tuntas, karena sudah meresahkan masyarakat.
"Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat,” ujarnya.
Diketahui, peredaran beras oplosan ini terungkap setelah aparat penegak hukum mengungkap praktik pencampuran beras impor dengan beras medium lokal di sejumlah gudang distribusi di wilayah Jabodetabek.
Walau gudang distribusinya berada di Jabodetabek tapi pendistribusiannya sudah beredar ke 10 provinsi di Indonesia.
Untuk mengelabui konsumen, beras oplosan yang berasal dari beras lokal dicampur dengan beras impor itu dikemas dengan kemasan yang premium.
Dengan kualitas dibawah standar, beras itu dijual dengan harga premium.
Paktik curang itu diduga dilakukan oleh oknum pelaku usaha yang ingin meraup keuntungan besar di tengah tingginya permintaan beras.
Diketahui sebelumnya, pemerintah mengumumkan 212 merek beras medium dan premium diduga oplosan.
Atas dasar itu, putri dari Megawati Soekarno Putri ini pun meminta aparat hukum, segera menindak pelakunya.
Baca Juga: Event Bejango Desa Anjani Wujud Upaya Jadi Mandiri, Lotim Punya 101 Desa Wisata
Soalnya, penjualan beras oplosan ini, benar-benar sudah merugikan masyarakat banyak di Indonesia.
“Pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti dan diproses secara hukum,” pinta politisi dari Fraksi PDIP itu.