LombokPost - Kasus dugaan beras premium oplosan juga mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo Subianto.
Bahkan presiden mengungkapkan kerugian negara yang ditimbulkan akibat pelaku usaha penggilingan padi yang nakal.
Prabowo mengaku telah mendapatkan laporan bahwa banyak penggilingan padi nakal. Mereka sengaja membeli gabah petani di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan Rp 6.500 per Kg.
“"Dan saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah Rp 100 triliun per tahun," tegas Prabowo saat memberikan sambutan pada Peluncuran 80.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, Senin (21/7).
Selain itu, Prabowo juga mendapatkan laporan bahwa ada permainan dalam penjualan beras. Beberapa pelaku usaha penggilingan besar ada menjual beras kualitas biasa dengan harga kualitas premium.
"Beras biasa dibungkus dikasih stempel beras premium. Dijual di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara, ini kan penipuan. Ini adalah pidana," ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan telah meminta Jaksa Agung dan Kapolri untuk mengusut tindak pidana yang merugikan masyarakat tersebut. Dia menyayangkan kondisi tersebut justru terjadi di tengah kesulitan pemerintah mencari pemasukan untuk program kesejahteraan masyarakat.
"Menteri Keuangan kita setengah mati cari uang. Setengah mati, pajak inilah, bea cukai inilah dan sebagainya. Ini Rp 100 triliun kita rugi setiap tahun. Dinikmati oleh hanya 4-5 kelompok usaha," ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, hal itu perlu disampaikan dalam acara Peluncuran Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten. Karena dihadiri gubernur, bupati dan ribuan kepala desa agar mengetahui praktik nakal yang dilakukan para pelaku penggilingan padi.
Dia menganggap hal itu adalah pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat. Terlebih lagi, apa yang dilakukan pelaku usaha penggilingan padi sebagai upaya untuk membuat Indonesia terus lemah dan miskin.
"Saya tidak terima. Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar (UUD) dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk usut dan tindak," tegasnya.
Prabowo menegaskan, apabila pelaku usaha penggilingan padi tidak mau tertib dan patuh terhadap kepentingan negara, pihaknya akan mengambil penindakan hukum. Bahkan siap untuk menyita seluruh peralatan penggilingan padi dan menyerahkan kepada koperasi untuk dijalankan.
"Kalau mereka kembalikan Rp 100 triliun itu oke. Kalau tidak, kita sita penggiling-penggiling padi yang brengsek itu," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. ”Kami komunikasi dengan Pak Kapolri. Dari 212 merek beras kita proses, sudah diperiksa 25. Kemungkinan selanjutnya 40-50 merek diperiksa maraton,” ujarnya.
Dia menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan menindak tegas pengusaha atau produsen yang terbukti melakukan kecurangan. Amran mencontohkan kasus pupuk palsu dan minyak goreng yang sebelumnya telah ditetapkan tersangka. ”Ini perintah Presiden Prabowo. Kita harus jaga ketenangan. Kita harus jaga pangan negara kita di saat pangan negara lain kesulitan,” katanya.
Modus Pengoplosan Beras
- Beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dioplos dengan beras premium.
- Beras dijual sebagai beras premium yang harganya lebih tinggi, setidaknya Rp 2 ribu lebih mahal.
- Dengan keuntungan naik tersebut, Kementan menghitung kerugian negara dan masyarakat Rp 2 triliun per tahun.
- Modus lain, mafia menggelontorkan beras SPHP di saat panen raya beras. (ren/JPG/r3)
Editor : Pujo Nugroho