LombokPost - Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, kembali melontarkan kritik soal pertemuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan sekelompok ojol di Istana Wapres.
Polemik ini memunculkan pertanyaan besar: apakah Gibran benar-benar berpihak pada rakyat atau justru lebih dekat dengan kepentingan korporat aplikator seperti Gojek dan Grab.
Igun menegaskan, ojol yang hadir dalam pertemuan dengan Gibran bukan berasal dari asosiasi maupun kelompok yang selama ini memperjuangkan hak pengemudi.
"Jika pertemuan dengan Gibran adalah mewakili kepentingan korporat aplikator, maka patut dipertanyakan. Rakyat ojol saat ini jelas sedang terhimpit ekonomi," ujarnya, Rabu, 3 September 2025.
Menurut Igun, kondisi pengemudi semakin sulit karena harus beroperasi melebihi batas normal demi membawa pulang penghasilan.
Oleh sebab itu, ia menyayangkan sikap Gibran yang lebih memilih menyerap aspirasi dari pihak yang dinilai mewakili kepentingan bisnis.
"Apabila mereka adalah pengemudi asli tetapi sekaligus utusan korporat, maka sangat disayangkan. Rakyat butuh keberpihakan nyata," tegasnya.
Di sisi lain, identitas ojol yang hadir dalam pertemuan akhirnya terungkap. Rahman Thohir, salah satu dari delapan perwakilan, mengaku dirinya adalah driver Gojek sejak 2015.
Ia bahkan lulusan sarjana hukum Universitas 17 Agustus 1945. "Saya memang pengemudi asli. Jangan mendeskreditkan hanya karena bisa berbicara dengan baik," ujar Rahman.
Rahman menilai, narasi di media sosial kerap meremehkan kemampuan intelektual pengemudi ojol.
"Ojol tidak hanya lulusan SD atau SMA. Banyak juga yang lulusan S1 bahkan S2," ungkapnya.
Meski begitu, Garda Indonesia tetap fokus pada tuntutan utama pemotongan biaya aplikasi maksimal 10 persen.
Igun menegaskan, tuntutan itu hingga kini belum menemui kesepakatan dengan aplikator.
"Kami mempertanyakan keberpihakan Gibran. Apakah Wapres pro rakyat, atau pro korporat aplikator ojol yang mengendalikan bisnis ini," katanya. (***)
Editor : Alfian Yusni