LombokPost - Video kinerja Presiden Prabowo Subianto bikin heboh publik. Tidak di televisi. Tidak di media sosial. Tapi di layar lebar. Ya, di bioskop Cinema XXI.
Sejumlah penonton kaget saat menunggu film favorit mereka. Di antara trailer film baru dan iklan komersial, tiba-tiba muncul tayangan capaian program kabinet Prabowo-Gibran.
Cuplikan itu menampilkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat.
Bukan sekadar klaim. Data capaian juga ikut ditampilkan. Misalnya, produksi beras nasional yang sudah menembus 21,7 juta ton hingga Agustus 2025.
Ada juga 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, 80.000 Koperasi Desa Merah Putih yang berdiri, dan 100 Sekolah Rakyat yang sudah diluncurkan.
Program MBG bahkan disebut sudah menjangkau 20 juta penerima manfaat sejak awal tahun.
Publik pun riuh. Ada yang memuji langkah ini sebagai cara inovatif pemerintah dalam menyampaikan informasi.
Ada pula yang kaget. Karena biasanya layar bioskop hanya menayangkan trailer film atau iklan komersial, bukan capaian pemerintah.
Cinema XXI akhirnya buka suara. “Penayangan materi seputar kinerja sosial kabinet Presiden Prabowo merupakan iklan layanan masyarakat (ILM) yang ditayangkan selama satu minggu, yakni 9-14 September 2025,” ujar Corporate Secretary Cinema XXI, Indah Tri Wahyuni.
Pihak bioskop menyebut ruang itu memang disediakan untuk penyampaian informasi publik dari pemerintah.
Jadi tidak ada yang dilanggar. Sama seperti iklan komersial yang muncul sebelum film dimulai.
Istana juga ikut angkat bicara. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan, layar bioskop tidak berbeda dari televisi atau media publik lain.
“Kalau pesan komersial saja boleh, kenapa pesan dari pemerintah tidak boleh?” katanya.
Menurut Hasan, pemerintah ingin agar masyarakat tahu apa saja yang sudah dikerjakan kabinet.
Ia mengklaim kerja sama dengan berbagai stakeholder tidak mengeluarkan biaya apapun. “Kuncinya komunikasi yang baik dengan berbagai kelompok masyarakat,” ujarnya.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo/Komdigi) menambahkan, penggunaan bioskop dipilih karena dianggap memberikan pengalaman audio visual yang lebih kuat.
“Ini bagian dari komunikasi publik. Pemerintah wajib menyampaikan informasi resmi melalui berbagai media,” kata Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Fifi Aleyda Yahya.
Respons politik pun muncul. Politikus Gerindra, Danang Wicaksana, menyebut langkah itu sebagai inovasi komunikasi publik.
Meski begitu, ada juga suara kritis yang menyoroti batas tipis antara sosialisasi capaian pemerintah dan nuansa kampanye politik. (***)
Editor : Alfian Yusni