LombokPost - Ironi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) terpampang Senin (22/9).
Di Jakarta, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai eksekutor program dengan anggaran jumbo itu menggelar taklimat media terkait masih terus terjadinya keracunan di berbagai daerah.
DPR juga, di kota yang sama, mengadakan audiensi dengan sejumlah pihak untuk membahas isu serupa.
Namun, di Bandung Barat, Jawa Barat, pada waktu yang hampir bersamaan, puluhan siswa SMK Pembangunan mengalami mual, muntah, pusing, hingga kejang yang diduga akibat keracunan makanan MBG.
Kepala Puskesmas Cipongkor Yuyun menjelaskan bahwa pihaknya mulai menerima siswa terindikasi keracunan makanan kemarin siang sekitar pukul 12.00 WIB.
"Kalau tadi mah jumlah keseluruhan 35 orang, yang dirujuk ke RSUD Cililin dua orang. Tapi, masih terus berdatangan data dari jam 12-an (siang)," katanya saat dihubungi Radar Bandung Senin (22/9).
Mengutip Antara Senin (22/9), dari Januari sampai September 2025, terjadi 5.626 kasus keracunan di 17 provinsi.
Kasus di Bandung Barat berarti bisa digolongkan sebagai kasus ke-5.627 karena sepanjang hari Senin (22/9) hanya kasus itu yang tercatat.
Yuyun menambahkan, saat ini pihaknya tengah melakukan penanganan medis terhadap para siswa.
"Iya, katanya dari ayam udah rada bau. Tadi hanya lemas, sekarang kejang-kejang, pusing, mual," tambahnya.
Selain melakukan penanganan medis, pihaknya juga melakukan pengambilan sampel untuk diperiksa guna memastikan penyebab pasti keracunan makanan itu.
"Baru diambil sampel, tapi belum diperiksa. Sampel yang diambil dan pertolongan pertama pada pasiennya," katanya.
Ia menegaskan, untuk mengantisipasi bertambahnya korban, pihak terkait menyediakan pos darurat untuk memberikan pelayanan medis kepada korban.
"Pos kesehatan juga dibuka di kecamatan kalau di puskesmas sempit karena banyak orang. Sudah disediakan di GOR Kecamatan Cipongkor," tandasnya.
Langkah Pencegahan
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) menyerahkan pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada sekolah sebagai langkah untuk mencegah terjadinya kasus keracunan.
"Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah," kata Yahya kepada wartawan di Jakarta.
Menurut dia, penunjukan pihak sekolah sebagai penyedia MBG dapat lebih menjamin kualitas dan menjaga kesegaran makanan untuk para siswa.
"Akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya, serta sesuai selera anak-anak sekolah," kata dia.
Selain masalah keracunan, Yahya juga menyoroti rendahnya serapan anggaran BGN.
Diketahui, anggaran MBG hingga September hanya terserap Rp 13,2 triliun atau 18,6 persen dari alokasi Rp 71 triliun.
Padahal, kata dia, klaim pelaksanaan MBG telah berlangsung di 38 provinsi dengan jumlah penerima manfaat mencapai 22 juta.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga mengancam akan mengalihkan anggaran MBG jika tidak bisa diserap secara maksimal oleh BGN.
"Karena daripada nganggur duitnya, kan saya bayar bunga juga, saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap," kata Purbaya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9) pekan lalu. (kro/ttg/JPG/r3)
Editor : Kimda Farida