LombokPost – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menekankan pentingnya pelayanan publik yang inklusif.
Ini disampaikan saat meresmikan 11 Mal Pelayanan Publik (MPP) secara serentak.
Rini mendorong agar 296 MPP yang kini tersebar di 58 persen kabupaten/kota di Indonesia memenuhi aksesibilitas fisik dan nonfisik, serta mengubah cara pandang birokrat agar lebih ramah terhadap seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
“Ini bukan hanya simbol kepedulian, tetapi wujud nyata komitmen bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang bermartabat,” ungkap Rini.
Peresmian 11 MPP ini menambah jumlah total MPP menjadi 296 dari 508 kabupaten/kota dan satu Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
Keberadaan MPP menjadi solusi untuk mencegah maladministrasi, memangkas birokrasi yang rumit, serta menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat.
Di dalam MPP, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dari instansi berbeda dalam satu lokasi.
Rini menekankan bahwa pelayanan publik harus menyertakan semua pihak tanpa terkecuali.
MPP, sebagai perwujudan omnichannel pelayanan, dirancang untuk memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, bisa mengakses layanan dengan mudah, nyaman, dan setara.
Terkait dengan tantangan geografis, Rini menyebut transformasi digital sebagai solusi. Ia mendorong percepatan digitalisasi, terutama di wilayah yang memiliki hambatan infrastruktur.
“Saya ingin menegaskan, bahwa menghadirkan pelayanan publik yang adil dan merata merupakan tanggung jawab konstitusional kita sebagai penyelenggara negara,” ujar Rini.
Khusus untuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) serta kepulauan, Rini menyarankan pengembangan mini MPP untuk mendekatkan layanan. Hal ini bertujuan agar pelayanan publik bisa dirasakan oleh semua masyarakat, termasuk yang berada di lokasi terpencil.
Di akhir pesannya, Rini kembali menegaskan pentingnya keberanian pemerintah untuk bertransformasi. “Jangan lagi mempertahankan pola-pola lama yang menyulitkan. Pelayanan publik harus berorientasi pada users’ journey dan pada kebutuhan masyarakat, bukan kenyamanan para birokrat,” tegas Rini.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, menambahkan bahwa hingga saat ini, lima provinsi di Indonesia telah memiliki MPP di seluruh kabupaten/kotanya, yaitu Banten, D.I Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, dan Daerah Khusus Jakarta.
Menurut Otok, MPP adalah wujud nyata komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan melalui integrasi layanan. “Peresmian MPP menandakan kesiapan suatu MPP dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” jelas Otok.
Editor : Pujo Nugroho