LombokPost – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas pemerintah kembali menjadi sorotan tajam setelah serangkaian kasus keracunan makanan massal di berbagai daerah.
Kasus-kasus ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kualitas dan pengawasan program, terutama setelah diketahui bahwa sebagian besar pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN)—lembaga yang bertanggung jawab penuh atas kebijakan program tersebut—justru tidak memiliki latar belakang atau keahlian di bidang gizi.
Berdasarkan data yang beredar, dari 10 petinggi BGN, mayoritas di antaranya didominasi oleh purnawirawan militer (TNI), Kepolisian (Polri), akademisi dengan fokus di luar gizi, dan tokoh politik, tanpa satupun yang tercatat sebagai Ahli Gizi profesional.
Baca Juga: Korban Keracunan Mencapai 6.452 Anak, MBG Jadi Prioritas di RAPBN 2026
Profil para petinggi BGN yang menjadi sorotan publik mencakup berbagai latar belakang, yang dinilai tidak relevan dengan kompetensi utama lembaga:
* Dadan Hindayana (Kepala BGN): Dikenal sebagai seorang Entomologist (Ahli Serangga) dan dosen di Institut Pertanian Bogor (IPB). Bukan Ahli Gizi.
* Mayjen. TNI (Purn) Lodewyk Pusing (Wakil Kepala BGN): Seorang Purnawirawan TNI AD (Asisten Operasi Panglima TNI). Bukan Ahli Gizi.
* Brigjen Pol. Sony Sonjaya (Wakil Kepala BGN): Seorang perwira tinggi (Pati) Bareskrim Polri. Bukan Ahli Gizi.
* Nanik S. Deyang (Wakil Kepala BGN): Dikenal sebagai seorang Jurnalis dan Politikus. Bukan Ahli Gizi.
* Brigjen (Purn) Sarwono (Sekretaris Utama BGN): Seorang Purnawirawan TNI dari Kementerian Pertahanan. Bukan Ahli Gizi.
* Mayjen (Purn) Dadang Hendrayudha (Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN): Seorang Purnawirawan TNI dari Kementerian Pertahanan. Bukan Ahli Gizi.
* Brigjen (Purn) Suardi Samiran (Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN): Seorang Purnawirawan TNI dari Kementerian Pertahanan. Bukan Ahli Gizi.
* Brigjen (Purn) Jimmy Alexander Adirman (Inspektur Utama BGN): Seorang Purnawirawan TNI dari Kementerian Pertahanan. Bukan Ahli Gizi.
* Tigor Pangaribuan (Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN): Alumni Teknik Pertanian dan Direktur SDM PT Timah. Bukan Ahli Gizi.
Kondisi ini menimbulkan kritik keras dari masyarakat dan akademisi. Bagaimana program bernilai triliunan rupiah yang berfokus pada asupan nutrisi dan keselamatan pangan anak-anak bisa dijalankan optimal dan aman jika dipimpin oleh individu yang tidak memiliki kompetensi gizi atau pangan?
Kasus keracunan makanan dalam program MBG telah berulang kali terjadi di berbagai daerah, yang paling baru memicu kekhawatiran besar. Ironisnya, alih-alih meningkatkan kesehatan siswa, kasus keracunan ini justru membahayakan.
Menanggapi hal ini, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, baru-baru ini mengumumkan bahwa BGN menemukan 45 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbukti tidak menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan 40 dapur di antaranya langsung ditutup sementara.
Pakar keamanan pangan dan gizi menekankan bahwa kunci kegagalan ini terletak pada lemahnya pengawasan dan kurangnya pemahaman mendalam tentang sanitasi, higiene, dan standar gizi.
Sorotan pun kembali diarahkan ke jajaran pimpinan BGN yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjamin kualitas pangan dan kesehatan, namun minim latar belakang di bidang tersebut.
Didesak untuk perbaikan, BGN berjanji akan memperketat pengawasan dan meminta mitra MBG segera melengkapi sertifikat layak higiene sanitasi dan sertifikat halal dalam batas waktu satu bulan, atau kontrak mereka akan dihentikan sepihak.
Editor : Jelo Sangaji