LombokPost - Misi Presiden Prabowo Subianto mendirikan kampung haji Indonesia di Arab Saudi bakal segera terwujud.
Badan Pengelola Investasi Danantara sudah mendapatkan lahan untuk pembangunan kampung haji. Total luasnya mencapai 80 hektare.
Perkembangan pembangunan kampung haji atau Hajj Village itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Perkasa Roeslani di sela International Hajj Fund Forum di Jakarta Rabu (8/10) malam.
Dia mengatakan urusan pendanaan tidak ada masalah. Karena sudah ditangani oleh Badan Pengelola Investasi Danantara.
Dia menjelaskan untuk pembelian lahannya menggunakan uang Danantara. Besarannya sampai sekarang masih dihitung.
Sementara untuk pembangunan fisik di kompleks Kampung Haji nanti, mereka akan menggandeng beberapa mitra. Termasuk diantaranya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Rosan menegaskan pembangunan Kampung Haji butuh proses. Bagi pemerintah Saudi sendiri, mega proyek ini benar-benar baru.
Karena baru pertama ini pihak asing, dalam hal ini Indonesia, bisa menguasai tanah di Saudi. Tepatnya di kawasan Kota Makkah.
Karena butuh proses tidak sebentar, Kampung Haji belum bisa dinikmati jamaah Indonesia dalam waktu dekat. Yang pasti Rosan menegaskan pembangunan Kampung Haji untuk meningkatkan kenyamanan jemaah haji maupun umrah.
Di dalamnya nanti tidak hanya ada hotel. Tetapi juga fasilitas lain seperti klinik atau rumah sakit dan lainnya.
Dalam kesempatan yang sama Kepala BPKH Fadlul Imansyah menuturkan mereka siap berkolaborasi dalam ekosistem perhajian, termasuk di Kampung Haji. Fadlul mengatakan selama ini mereka sudah punya pengalaman menjalankan usaha di Saudi.
"Kita sudah punya BPKH Limited yang beroperasi di Saudi," tuturnya.
BPKH Limited adalah perusahaan anak usaha dari BPKH. Tugasnya adalah berbisnis pada ekosistem haji. Seperti pengadaan bumbu katering haji, penyewaan mobil hotel jemaah Indonesia untuk komersil, dan lainnya. Termasuk sewa sejumlah kamar hotel, untuk digunakan jamaah umrah maupun haji.
Fadlul mengatakan pembangunan Kampung Haji sudah dinaungi oleh Instruksi Presiden (Inpres). Dalam Inpres itu sudah diatur masing-masing Kementerian atau lembaga menangani urusan apa saja. BPKH sebagai lembaga pengelola dana haji terlibat dalam pendampingan pembangunan kampung haji nanti. (wan/JPG/r3)
Editor : Kimda Farida