LombokPost-Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Dalam kurun singkat itu, berbagai program prioritas dijalankan dan mulai menunjukkan hasil nyata di masyarakat.
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengatakan, tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran telah meneguhkan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Presiden ingin agar negara hadir melindungi dan melayani masyarakat dari dalam kandungan sampai akhir hayat. Kunci utamanya adalah pengembangan sumber daya manusia,” ujarnya dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) NgobrolINdonesia bertema Potret Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Rabu (22/10).
Menurut Qodari, langkah awal pemerintahan ini ditandai dengan tata kelola keuangan yang berhasil mengamankan Rp300 triliun APBN berpotensi diselewengkan.
Ia menegaskan, langkah tersebut bukan sekadar efisiensi administrasi, melainkan bukti nyata komitmen Presiden memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
“Jumlah Rp300 triliun itu bukan angka kecil. Itu wujud nyata reformasi fiskal yang dilakukan secara sistematis, dengan membangun disiplin anggaran, memperkuat transparansi, dan mengefisienkan proses birokrasi,” katanya.
Dana hasil efisiensi itu kemudian diarahkan untuk mendukung program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta penguatan pendidikan dan ekonomi rakyat lewat Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih.
Qodari menjelaskan, reformasi fiskal dijalankan melalui peningkatan sistem pengawasan, digitalisasi transparansi, dan penyederhanaan rantai birokrasi. Tujuannya, memastikan uang rakyat kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat langsung.
“Presiden menegaskan, setiap rupiah harus memberi nilai tambah bagi masyarakat. Itulah semangat utama reformasi fiskal yang kini menjadi fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.
Program MBG Jadi Motor Pembangunan SDM
Salah satu program unggulan yang mencuri perhatian publik adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam waktu kurang dari setahun, program ini sudah menjangkau hampir 40 juta penerima, dan ditargetkan mencapai 45 juta orang hingga akhir 2025.
“Brazil mencapai angka 40 juta penerima dalam waktu 11 tahun, kita hanya dalam kurang dari satu tahun. Ini prestasi luar biasa,” kata Qodari.
Program ini menargetkan 83 juta penerima, mayoritas anak-anak, namun juga mencakup ibu hamil dan menyusui. Saat ini, MBG telah menyajikan 1,4 juta porsi per hari melalui sekitar 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Qodari menambahkan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut program ini berpotensi mengatasi 40-50 persen masalah kesehatan masyarakat jika dijalankan konsisten. Program MBG dirancang untuk menekan angka stunting, anemia, dan gangguan gizi lainnya.
“Bayangkan, 20 persen anak Indonesia mengalami stunting. Dari 80 juta anak, itu berarti 16 juta anak. Angka yang sangat besar,” jelasnya.
Program MBG dipandang sebagai investasi jangka panjang. Anak-anak berusia lima tahun yang kini menerima manfaat program ini akan berusia 25 tahun pada 2045, saat Indonesia memasuki masa emas.
“Dengan protein yang bagus, IQ generasi emas Indonesia tidak akan kalah dengan bangsa lain,” lanjut Qodari.
Meski begitu, ia mengakui masih ada kendala teknis di lapangan. Pemerintah terus melakukan penyempurnaan, mulai dari sertifikasi LAIK (Layak Konsumsi), monitoring rutin oleh Puskesmas, hingga sertifikasi HACCP untuk menjaga kualitas makanan.
CKG, Transformasi Layanan Publik di Bidang Kesehatan
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga menjadi wujud nyata kehadiran negara. Melalui program ini, setiap warga berhak mendapatkan pemeriksaan kesehatan tahunan secara gratis di fasilitas kesehatan terdekat.
Qodari menuturkan, data yang dikumpulkan dari program CKG akan menjadi dasar kebijakan kesehatan nasional.
“Misalnya, jika penyakit diabetes meningkat, pemerintah bisa segera menambah dokter spesialis atau memberlakukan cukai minuman berpemanis,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya komunikasi publik agar masyarakat memahami hak dan manfaat program pemerintah. Menurutnya, kebijakan publik tanpa komunikasi yang baik sulit diterima dan tidak optimal dijalankan.
Ia mencontohkan program CKG. Jika hanya separuh masyarakat yang mengetahui program ini, maka jumlah penerima manfaat juga akan terbatas.
“Presiden telah menyampaikan publik bahwa komunikasi harus ditingkatkan, dan KSP membantu mengoptimalkan koordinasi komunikasi antar kementerian/lembaga,” ujar Qodari.
Diplomasi Ekonomi dan Pemerataan Rakyat
Selain reformasi fiskal dan sosial, Prabowo juga memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Salah satunya melalui penyelesaian negosiasi Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang tertunda selama bertahun-tahun.
Kesepakatan ini membuka akses ekspor lebih luas dan menghapus hambatan tarif bagi produk unggulan Indonesia, termasuk minyak sawit.
“Presiden Prabowo punya kemampuan diplomasi yang kuat dan jaringan luas. Beliau membangun hubungan baik dengan semua pemimpin dunia, dari Donald Trump hingga Emmanuel Macron. Ini membuat posisi tawar Indonesia semakin tinggi di tengah perang dagang global,” ujar Qodari.
Di tingkat lokal, pemerintah juga menggerakkan ekonomi desa melalui Koperasi Merah Putih dan pemberdayaan UMKM. Langkah ini, kata Qodari, merupakan wujud pesan Presiden agar kekayaan alam benar-benar dikelola untuk kemakmuran rakyat.
“Presiden ingin agar masyarakat desa tidak sekadar menjadi konsumen, tapi juga produsen. Ekonomi rakyat harus tumbuh dari bawah,” katanya.
Hingga kini, lebih dari 80 ribu Koperasi Merah Putih telah terbentuk dan menjadi penggerak ekonomi lokal.
Qodari menegaskan, capaian tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran patut diapresiasi, meski masih ada pekerjaan rumah di sisi sosialisasi program.
“Sabdo pandito ratu, pemimpin bisa dipegang kata-katanya. MBG dilaksanakan, CKG dilaksanakan, Sekolah Rakyat didirikan. Semua fasilitas untuk anak-anak miskin dipenuhi,” pungkasnya.
Editor : Akbar Sirinawa