Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

Pemerintah Siapkan Rp43,6 Triliun untuk Renovasi 2 Juta Rumah Tidak Layak Huni, Ini Skema Terbarunya!

Nurul Hidayati • Jumat, 7 November 2025 | 22:40 WIB
RAKOR: Gubernur NTB Dr Lalu Muhammad Iqbal dan Wamen PKP RI RI Fahri Hamzah saat membahas penanganan kemiskinan ekstrem di ruang rapat Hajar Aswad Bank NTB Syariah.
RAKOR: Gubernur NTB Dr Lalu Muhammad Iqbal dan Wamen PKP RI RI Fahri Hamzah saat membahas penanganan kemiskinan ekstrem di ruang rapat Hajar Aswad Bank NTB Syariah.

LombokPost – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri membeberkan komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan papan rakyat dengan menegaskan telah disusunnya tiga skema besar sebagai fokus utama penanganan masalah perumahan nasional.

Skema-skema tersebut mencakup Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Pengembangan Kawasan dengan fokus infrastruktur dasar seperti rumah panggung pesisir, dan pembangunan hunian vertikal di perkotaan.

Untuk RTLH saja, pemerintah mengalokasikan setidaknya Rp43,6 triliun per tahun untuk merenovasi 2 juta rumah.

Pertama Skema Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Skema pertama berfokus pada Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pemerintah akan mengalokasikan anggaran signifikan, setidaknya sekitar Rp43,6 triliun setiap tahun, untuk merenovasi sebanyak 2 juta rumah.

"Dari jumlah tersebut, Rp17,5 juta akan disalurkan langsung untuk pembelian bahan bangunan per unit rumah," jelas Wamen Fahri.

Angka ini menunjukkan fokus pemerintah pada perbaikan kualitas hunian agar masyarakat dapat tinggal di rumah yang layak dan sehat.

Kedua Skema Pengembangan Kawasan

Skema kedua adalah Program Pengembangan Kawasan. Untuk program ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp20–22 miliar untuk satu kawasan.

Fokus utama skema ini adalah membangun infrastruktur dasar, meliputi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) kolektif. Instalasi air bersih. Pembangunan rumah-rumah pesisir berbasis kearifan lokal.

Wamen Fahri secara khusus menyoroti pentingnya desain yang sesuai dengan kondisi lingkungan, menegaskan, rumah pesisir itu seharusnya rumah panggung, bukan rumah beton biasa.

Ketiga Skema Pembangunan Hunian Vertikal di Perkotaan

Skema terakhir ditujukan untuk mengatasi masalah permukiman kumuh di wilayah perkotaan, yakni dengan pembangunan hunian vertikal. Pembangunan ini diharapkan dapat mereduksi kawasan kumuh dan memanfaatkan lahan secara efisien.

Dalam pembangunan hunian vertikal, Wamen Fahri menyebutkan kebutuhan mendesak akan water treatment system dan sanitasi modern sebagai kunci agar hunian tersebut berkelanjutan dan higienis.

Barcode Lombok Post
Barcode Lombok Post

Tiga skema besar yang diusung ini menunjukkan pendekatan komprehensif pemerintah, mulai dari perbaikan kualitas hunian di berbagai daerah, pengembangan infrastruktur kawasan, hingga solusi padat lahan di perkotaan.

Editor : Marthadi
#Pembangunan #Infrastruktur #pemerintah #rumah #hunian