LombokPost – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyoroti tantangan besar yang dihadapi pemerintah setelah setahun menata kebijakan perumahan.
Menurutnya, kebijakan nasional kini dihadapkan pada dua masalah kontras yang mendesak: harga properti yang tak terjangkau di perkotaan dan kondisi hunian yang tidak layak di pedesaan.
Dalam ulasannya mengenai evaluasi kebijakan perumahan, Fahri Hamzah menggarisbawahi perlunya strategi ganda untuk menjembatani jurang pemisah ini.
Baca Juga: Wamen PKP Fahri Hamzah Bongkar Solusi Pemerintah Atasi Masalah Backlog Perumahan di Indonesia!
Kota: Kenaikan Harga Properti Mematikan Daya Beli MBR
Fahri Hamzah menegaskan bahwa di kawasan perkotaan, masalah utamanya adalah laju kenaikan harga rumah yang sangat cepat. Kondisi ini secara langsung memukul daya beli masyarakat, terutama:
Generasi Muda: Yang semakin sulit memulai kepemilikan rumah pertama.
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR): Kelompok yang paling terdampak oleh tingginya harga properti.
Desa: Prioritas Perbaikan Kualitas Hunian
Berbeda dengan kota, tantangan di pedesaan bergeser dari ketersediaan ke kualitas. Sebagian besar masyarakat desa sudah memiliki tanah dan rumah, namun banyak hunian yang berada dalam kondisi tidak layak huni.
Baca Juga: Pemprov NTB Gaspol Realisasi Anggaran Proyek Jalan, Perumahan, dan Infrastruktur
"Fokus kebijakan di desa lebih kepada perbaikan kualitas dan sanitasi hunian," tegas Wamen PKP,
menunjukkan bahwa program di desa diarahkan pada peningkatan taraf hidup melalui perbaikan rumah layak huni.
Solusi Jangka Panjang: Gedung Vertikal dan Kendali Negara
Untuk mengatasi kendala lahan dan harga di kota, Wamen Fahri Hamzah mendorong arah kebijakan yang lebih efisien:
"Pembangunan perumahan perkotaan secara masif dapat dilakukan secara vertikal/rumah susun dengan mengoptimalkan lahan dan fasilitas penunjang yang telah tersedia."
Model pembangunan vertikal ini didorong untuk mengendalikan laju konsumsi lahan yang semakin terbatas, sekaligus menjaga harga.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran kendali negara atas tanah dan sinergi antar pemangku kepentingan sebagai kunci untuk mencapai keberlanjutan dalam ekosistem perumahan.
Efektivitas Kredit Perumahan Terhambat Daya Beli
Pada aspek pembiayaan, pemerintah telah memberikan angin segar berupa kredit program perumahan bagi pelaku UMKM, yang disambut baik oleh para pengembang.
Namun, Wamen PKP menyoroti kekhawatiran besar di pasar: lesunya daya beli masyarakat secara keseluruhan.
Kondisi ini dikhawatirkan menyebabkan suplai rumah yang telah dibangun tidak akan terserap secara optimal, mengancam efektivitas program kredit tersebut.
Editor : Siti Aeny Maryam