LombokPost – Serikat Tani Nelayan (STN) kembali menggaungkan peringatan keras mengenai ancaman serakahnomics, istilah yang dipopulerkan Presiden Prabowo untuk menggambarkan situasi ketika kekayaan alam dan ruang hidup rakyat terkonsentrasi di tangan segelintir elite.
Dalam pembukaan Kongres IX STN, Ketua Umum PP STN Ahmad Rifai menegaskan bahwa praktik serakahnomics tengah menggerogoti perekonomian nasional dan membuat posisi petani serta nelayan semakin rentan.
Peringatan itu disampaikan Rifai—yang akrab disapa Pai asal Masbagik Lombok Timur—di Lapangan Desa Kemitir, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
Ia menilai bahwa berbagai indikator ekonomi yang tampak positif tidak cukup menjawab persoalan mendasar masyarakat desa.
“Data itu terlihat baik, tetapi tidak menyentuh akar persoalan rakyat. Petani dan nelayan masih terancam kehilangan ruang hidupnya,” ujar Rifai dalam pidatonya pada Sabtu (15/11).
Menurut Rifai, situasi ini merupakan dampak langsung dari serakahnomics, mulai dari meningkatnya eksploitasi sumber daya alam, keterlibatan modal asing dalam pengelolaan tanah dan perairan, hingga meluasnya kontrol elite terhadap komoditas pangan. Kondisi itu disebut membuat ketahanan ekonomi masyarakat desa semakin rapuh.
“Sumber daya yang mestinya menjadi penopang hidup rakyat justru dikuasai segelintir orang,” katanya.
STN juga menyoroti melonjaknya konflik agraria yang mencapai 295 kasus sepanjang 2025, mulai dari sengketa dengan perusahaan hingga tumpang tindih administrasi pertanahan.
Bagi Rifai, maraknya konflik adalah sinyal buruknya tata kelola agraria dan minimnya keberpihakan negara kepada petani dan nelayan.
Untuk keluar dari jebakan serakahnomics, STN mendorong perombakan menyeluruh terhadap sistem ekonomi-politik nasional.
Rifai menekankan pentingnya memperkuat posisi rakyat melalui pelatihan komoditas, pembenahan pascapanen, strategi tunda jual, serta akses modal dan teknologi lewat kerja sama dengan bank-bank negara.
Ia menegaskan bahwa negara harus hadir secara progresif untuk menghentikan perampasan tanah dan praktik korupsi struktural.
“Tanpa keberpihakan negara, petani dan nelayan akan terus tersisih di tanah mereka sendiri,” ujarnya.
Rifai menegaskan, pembangunan tidak boleh hanya bergantung pada capaian ekonomi makro.
Pemerintah harus memastikan kebijakan menyentuh kebutuhan dasar rakyat, termasuk kedaulatan pangan dan stabilitas harga, yang menjadi pondasi ekonomi nasional yang inklusif.
Isu serakahnomics kembali ditekankan Rifai sebagai ancaman utama jika perubahan tidak dilakukan.
“Jika ingin keadilan tumbuh, mulailah dari desa, dari mereka yang menjaga pangan bangsa,” tutupnya.
Hadir pula dalam acara tersebut Ir. Zulham S. Koto, MBA (PT AGRINAS), Elland Yupa Sobhyatta (Analis Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir), Ayi Firdaus (Perhutanan Sosial), dan Rudi Rubijaya, S.P., M.Sc. (Direktur Landreform ATR/BPN).
Acara ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama untuk mengawal program kedaulatan pangan dan percepatan reformasi agraria.
Editor : Rury Anjas Andita