LombokPost - Komisi Percepatan Reformasi Polri resmi membuka kanal aspirasi publik berupa nomor WhatsApp 08131797771 dan email sekretariatreformasikepolisian@gmail.com.
Langkah ini diumumkan Ketua Komisi, Jimly Asshiddiqie, sebagai bagian dari upaya mempercepat dan memperluas partisipasi masyarakat dalam reformasi Polri.
Jimly menegaskan bahwa Komisi Reformasi Polri sebelumnya menerima banyak pesan ke nomor pribadi para anggota.
Karena itu, kanal resmi disiapkan agar masukan yang masuk dapat tertampung, terdata, dan terkelola lebih rapi oleh sekretariat.
Ia berharap dalam satu bulan ke depan, publik ikut memberi pandangan konstruktif mengenai arah reformasi Polri.
Komisi yang dibentuk atas arahan Presiden Prabowo Subianto ini mendapat mandat menyusun laporan berkala dan kajian mendalam tentang perbaikan lembaga Polri.
Tugas utama komisi adalah menelaah masalah struktural, pengawasan, profesionalisme, serta tata kelola institusi agar rekomendasinya bisa menjadi rujukan pemerintah dalam melakukan reformasi Polri secara menyeluruh.
Anggota komisi berasal dari unsur pakar hukum, tokoh nasional, hingga mantan petinggi kepolisian. Mereka akan menghimpun masukan publik, melakukan kajian tematik, hingga menyusun rekomendasi yang akan disampaikan langsung kepada Presiden.
Jimly menyebut komisinya bergerak cepat dan terbuka pada setiap kritik maupun ide yang relevan.
Menurut Jimly, ruang lingkup masukan sangat luas, mulai dari peningkatan profesionalisme, perbaikan sistem pengawasan internal, transparansi pelayanan, hingga perubahan yang berkaitan dengan kultur organisasi.
Semua aspirasi yang dikirim lewat WhatsApp dan email akan diolah menjadi bahan evaluasi untuk mempercepat reformasi Polri.
Pada bagian akhir, Jimly kembali mengajak masyarakat menggunakan kanal resmi ini untuk menyampaikan pendapat.
“Kami ingin masyarakat aktif terlibat. Masukan publik sangat penting untuk mempercepat reformasi Polri,” ujarnya.
Kanal WhatsApp 08131797771 dan email sekretariatreformasikepolisian@gmail.com dapat digunakan sepanjang waktu.
Komisi memastikan seluruh masukan akan diperlakukan sebagai bagian penting dalam proses reformasi Polri ke depan. (***)
Editor : Alfian Yusni